- Partai Gerindra resmi mendukung Pilkada bupati, wali kota, dan gubernur dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di DPRD.
- Dukungan ini didasari pertimbangan efisiensi anggaran negara yang meningkat drastis dari Rp7 triliun menjadi Rp37 triliun.
- Gerindra meyakini pemilihan oleh DPRD tetap demokratis, mengurangi ongkos politik mahal, serta menekan potensi polarisasi masyarakat.
Suara.com - Partai Gerindra resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada)—mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur—dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Langkah ini diambil dengan pertimbangan efisiensi anggaran negara yang membengkak drastis serta upaya menekan ongkos politik yang kian mahal.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa wacana ini patut dipertimbangkan secara serius untuk segera diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Anggaran Membengkak
Salah satu sorotan utama Gerindra adalah lonjakan biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat fantastis. Sugiono membeberkan data perbandingan yang mencolok antara Pilkada 2015 dengan rencana di tahun 2024.
Pada tahun 2015, dana hibah APBD untuk Pilkada tercatat sekitar Rp7 triliun. Namun, angka tersebut meroket tajam menjadi lebih dari Rp37 triliun pada tahun 2024.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
Memutus Rantai Politik Berbiaya Tinggi
Baca Juga: Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
Selain menghemat kas negara, pemilihan melalui DPRD dinilai mampu membuka pintu bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun terganjal keterbatasan modal.
Selama ini, ongkos kampanye yang "selangit" seringkali menjadi penghambat bagi sosok berintegritas untuk maju.
“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ungkapnya.
Tetap Demokratis dan Minim Polarisasi
Menjawab kekhawatiran publik soal kemunduran demokrasi, Sugiono meyakinkan bahwa pemilihan oleh DPRD tetaplah demokratis. Sebab, anggota legislatif yang memilih adalah representasi sah dari pilihan rakyat di Pemilu.
Bahkan, ia menilai mekanisme ini justru memudahkan masyarakat untuk mengawasi langsung wakil-wakil mereka di parlemen daerah.
