Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi memberikan penjelasan soal partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Usulan ini kembali mencuat setelah digaungkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Pras menegaskan, pemerintah pada prinsipnya membuka ruang untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat publik.
"Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku mensesneg juga," ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
Ia menjelaskan, kajian dan pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi di Indonesia terus berjalan. Menurutnya, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi secara terbuka.
"Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya," kata Pras.
Gerindra, lanjut Pras, menilai perlu ada keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika ditemukan banyak dampak negatif dari mekanisme yang berjalan saat ini. Salah satu sorotan utama adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung.
"Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," ujarnya.
Ongkos Politik BesarIa mencontohkan beban biaya yang harus ditanggung calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, yang dinilai sangat besar. Selain itu, dari sisi negara, pembiayaan Pilkada menjadi beban tersendiri.
"Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya," lanjutnya.
Atas dasar kajian internal tersebut, Pras menyebut Gerindra secara terbuka mendorong pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," tegas dia.
