JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Eddy Soeparno menilai bahwa usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus dipertimbangkan.
"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Karena kita melihat, saya sebagai Sekjen partai selama hampir 10 tahun melalui tahapan-tahapan Pilkada yang begitu banyak," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 29 Desember 2025.
BACA JUGA:Kemenpar Pastikan Pendampingan dan Koordinasi Intensif Pasca Insiden Kapal Wisata di Labuan Bajo
BACA JUGA:Misteri Tersebarnya Video CCTV Inara-Fahmi, Saksi Kunci Sebut Ada Peran 'Mr. X'
Ia menjelaskan bahwa dampak negatif Pilkada langsung syarat akan politik uang dan politik dinasti.
"Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal, satu, money politics, dua politik dinasti dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya ketika Pilkada itu dilaksanakan secara langsung," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sistem perwakilan juga memiliki dasar konstitusional.
"kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila keempat Pancasila kita," jelasnya.
Perlu diketahui, usulan pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru.
BACA JUGA:Rossa Tunjukkan Kepedulian Sosial Lewat Zakat Mal Rp500 Juta Demi Bantu Korban Bencana di Sumatra
BACA JUGA:Indonesia CEO Excellence Award 2025: Mengapresiasi Pemimpin Visioner di Tengah Transformasi Ekonomi
Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Usulan serupa kembali mengemuka beberapa bulan kemudian.
Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
