FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengibaran bendera bulan bintang di Aceh menjadi sorotan. Pemerintah dinilai mestinya evaluasi diri.
“Negara harus evaluasi kenapa bendera itu berkibar,” kata Penuli Dayat Piliang dikutip dari unggahannya di X, Senin (29/12/2025).
Dia menyoroti respons represif yang dilakukan perangkat negara kepada pihak yang mengibarkan bendera tersebut. Menurut Daytat, pengibaran itu bentuk ekspresi.
Tapi perangkat negara malah defensif sampai memukuli. Alih-alih evaluasi diri.
“Bukan malah defensif berlebihan sampai memukil rakyat yang konvoi menyuarakan aspirasinya,” terangnya.
Sebelumnya, Dayat menyebut masyarakat Aceh sudah mengibarkan bendera putih. Tapi berakhir diabaikan.
“Bendera putih diabaikan, bendera bulan bintang direpresi habis-habisan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).
Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.
Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.
TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tanggal 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM.
Itu disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.
Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.
Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan.
“Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” katanya dalam rilis tersebut, Jumat (26/12).
Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.
Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
TNI dan pemerintah daerah serta aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.
“TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.
(Arya/Fajar)
