Pemerintah Jepang akan memperketat peraturan dan mengakhiri dukungan keuangan untuk proyek-proyek tenaga surya skala besar untuk melindungi lingkungan, memastikan keselamatan, dan melestarikan lanskap alam.
Langkah ini merupakan bagian dari paket tindakan balasan yang menargetkan megaproyek energi surya yang disetujui pada hari Selasa (23/12) lalu . Kebijakan ini juga sejalan dengan sikap Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyerukan pembatasan proyek-proyek tenaga surya skala besar.
Takaichi berpendapat banyak panel surya dibuat di luar negeri, terutama di Tiongkok, dan instalasi tenaga surya skala besar berisiko merusak pemandangan dan lingkungan alam Jepang.
Jika dikombinasikan dengan meningkatnya ketidakpastian seputar proyek tenaga angin lepas pantai karena kenaikan biaya dan penarikan pengembang, potensi perlambatan dalam pengembangan pembangkit tenaga surya dapat semakin memperlambat laju pertumbuhan energi terbarukan di Jepang. Padahal, negara tersebut merupakan penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima di dunia.
Menurut laporan Reuters, pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menghentikan dukungan melalui skema tarif pembelian listrik (feed-in tariff/FIT) dan premi pembelian listrik (feed-in premium/FIP) untuk pembangkit tenaga surya komersial skala besar yang dipasang di darat mulai tahun fiskal yang dimulai pada April 2027.
Seorang pejabat di Kementerian Perindustrian Jepang mengatakan di bawah skema ini, produsen listrik terbarukan mendapatkan jaminan harga pembelian listrik tetap selama periode tertentu atau menjual listrik di pasar sambil menerima premi di atas harga pasar. Detail mengenai ambang batas ukuran proyek yang tepat untuk menghentikan dukungan, akan diselesaikan kemudian.
Dukungan untuk fasilitas yang ada dan instalasi perumahan akan terus berlanjut, sementara dukungan untuk pengembangan sel surya perovskit akan diperkuat. Sel surya perovskit adalah teknologi surya generasi berikutnya yang dikembangkan oleh Jepang dan pemerintah bertujuan untuk mempromosikan pengembangannya.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk memperluas cakupan penilaian lingkungan. Saat ini, proyek surya di bawah 30 megawatt (MW) tidak tunduk pada penilaian nasional. "Namun, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperluas persyaratan ini," kata pejabat lain di Kementerian Lingkungan Jepang kepada Reuters.
Diskusi ini menyusul serangkaian perselisihan mengenai proyek pengembangan ladang panel surya raksasa di dekat Taman Nasional Lahan Basah Kushiro di Pulau Hokkaido, sebelah utara Jepang dan daerah lainnya. Kementerian Industri dan Kementerian Lingkungan Jepang memulai pembicaraan tentang penguatan peraturan bagi megaproyek energi surya tersebut sejak September 2025.
