Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera dilakukan secara cepat dan merata. BNPB menjamin bantuan yang tiba di setiap posko tidak akan mengendap lebih dari 2x24 jam sebelum didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) penanganan logistik bencana.
“SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2x24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Sebagai contoh, Posko Halim Perdanakusuma mencatat tingkat distribusi logistik mencapai 97 persen. Dalam periode satu bulan terakhir, posko tersebut menerima sekitar 1.500 ton bantuan dan telah menyalurkan sebanyak 1.526 ton ke wilayah terdampak.
“Secara umum, logistik dari Posko Halim saja dalam satu bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan mengantarkan 1.526 ton dengan laju distribusi persentase itu 97 persen,” ujar Abdul.
Sementara itu, Posko Iskandar Muda mencatat total bantuan masuk sebesar 1.341 ton, dengan jumlah bantuan yang telah didistribusikan mencapai 1.000 ton.
“Untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton sehingga laju distribusi logistik 80,93 persen,” ungkapnya.
Distribusi logistik di posko-posko lainnya juga menunjukkan kinerja yang tinggi. Di Posko Silangit, Sumatera Utara, laju distribusi mencapai 98,2 persen, sementara di Sumatera Barat tercatat sebesar 93,5 persen.
“Untuk Sumatera Utara ini Posko Silangit itu laju distribusi kita 98,2 persen, dan Sumatera Barat itu 93,5 persen,” kata Abdul.
Selain memastikan kelancaran distribusi bantuan, pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah penanganan bencana sejak hari pertama kejadian, mulai dari evakuasi korban hingga pemulihan layanan publik yang terdampak.
Seiring dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kembali aktivitas sosial dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
