Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan akan membuat kebijakan yang menyeragamkan harga beras di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini bukan usulan baru, sebab sebelumnya juga sempat dibahas oleh Zulhas bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
Dengan kebijakan ini nantinya Indonesia hanya memiliki satu Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang berlaku di semua wilayah. Maka kebijakan saat ini yang membagi HET ke dalam 3 zona akan dihapuskan.
“Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan, termiskin, tapi membayar lebih mahal. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” kata Zulhas dalam Rakortas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (29/12).
Mulanya Zulhas yang mengapresiasi kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah dengan harga Rp 6.500 per kg juga penyaluran komoditas Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun menyoroti keterbatasan margin yang diberikan kepada Bulog, yakni hanya Rp 50 per kilogram.
Dengan volume penyaluran sekitar 3 juta ton, margin tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp 150 miliar. Menurut dia angka itu tidak memadai untuk menutup biaya distribusi ke wilayah-wilayah terpencil seperti Papua dan Maluku.
Karena itu, pemerintah akan membahas ulang skema pembiayaan dan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin. Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP,” jelasnya.
Sebelumnya rencana penyamarataan kualitas beras sempat diutarakan Zulhas untuk menjadi solusi dari permasalahan beras oplosan. Kebijakan ini nantinya akan menghapus klasifikasi beras premium dan medium menjadi satu HET beras reguler.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang pada Agustus 2025 lalu masih dipimpin oleh Arief Prasetyo Adi juga telah merampungkan kebijakan soal alternatif harga setelah dihapusnya kategori beras medium dan premium. Dengan kebijakan tersebut, nantinya juga hanya akan ada satu HET beras.
“Alternatif 1, 2, 3, 4 baru saja tadi sudah saya paparkan ke Pak Menko (Pangan), Pak Menko mungkin perlu mendalami sebentar. Mungkin juga ada yang perlu didiskusikan karena kalau beras biasanya kan sangat sensitif, mungkin beliau juga akan lapor ke Pak Presiden juga. Tapi kalau hitungan saya sudah selesai,” kata Arief dikutip Selasa (5/8).
