Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera memproses perhitungan, pemetaan, dan klaim asuransi, imbas bencana alam yang melanda Sumatra.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut anjurannya itu termasuk untuk pertanggungan soal potensi gagal panen atau kerusakan puluhan ribu hektare sawah di wilayah Sumatra.
“Seluruh perusahaan asuransi, reasuransi, menyegerakan proses perhitungan, pemetaan, kemungkinan klaim asuransi, untuk segala hal, baik itu untuk jiwa, maupun juga untuk aset, dan juga termasuk hal-hal yang terkait dengan potensi gagal panen atau kerusakan,” ujar Mahendra, belum lama ini.
Mahendra meneruskan, mekanisme klaim tetap disesuaikan dengan skema dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk asuransi, mengingat karakteristik risiko dan polis yang berbeda-beda. Namun, dia turut berujar pada saat-saat seperti inilah para pemegang polis yang memiliki hak klaim membutuhkan kepastian pemenuhan klaim dalam waktu dekat.
Di lain sisi, Mahendra mengemukakan kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra, menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan pemahaman akan kebutuhan skema penjaminan dan asuransi terhadap risiko di luar kendali manusia.
Selain itu, dia juga menganjurkan agar perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi dapat membuat suatu rangka atau skema produk yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari pemerintah secara umum, daerah, hingga masyarakat.
Baca Juga
- Tantangan Industri Reasuransi pada 2026, Pengamat: Klaim Bencana dan Permodalan
- Bisnis Asuransi 2026, Prudential Lihat Peluang di Segmen Generasi Milenial dan Z
- Pengamat Sarankan Empat Cara Ini untuk Industri Asuransi Umum Hadapi Tantangan 2026
“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besarannya,” ujarnya.
Lebih jauh, Mahendra menyoroti perihal masih belum optimalnya perlindungan aset-aset pemerintah. Meski sebagian besar aset telah dilindungi asuransi, nilai pertanggungannya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai aset yang sebenarnya.
“Misalnya satu aset katakanlah nilainya 100, tapi yang ditanggung perasuransiannya itu hanya seperempatnya, sepertiganya. Nah itu yang kemudian pada akhirnya penggantiannya hanya sebesar itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di wilayah Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor sekaligus mendorong strategi swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan di tiga provinsi Sumatra.
“Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.
Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar.
