jpnn.com, JAKARTA - Info A1 soal jadwal penandatanganan surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) PPPK paruh waktu.
Ketua umum (Ketum) Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika mengungkapkan, telah berkomunikasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur (Jatim) mengenai pengangkatan 21 ribu PPPK paruh waiktu.
BACA JUGA: Pesan Gubernur Andi Sumangerukka ke PPPK Paruh Waktu: SK Sebaiknya tidak Digadai
"Kepala BKD Jatim langsung dengan tegas menyatakan tidak ada penyerahan secara resmi untuk SK PPPK paruh waktu, sedangkan teken SPMT dilaksanakan tanggal 2 Januari 2026," kata Faisol kepada JPNN, Senin (29/12).
Info A1 ini terang Faisol, membuat harapan sekitar 21 ribu honorer di provinsi Jatim untuk dilantik menjadi PPPK paruh waktu oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pupus sudah. Ini setelah pemprov Jatim tidak mengagendakan pelantikan PPPK paruh waktu.
BACA JUGA: 3.000 ASN Jadi Sukarelawan Bencana Banjir di Aceh
Mereka nanti hanya diberikan SK PPPK paruh waktu tanpa upacara pelantikan maupun seremonial lainnya.
"Kandas sudah harapan honorer provinsi Jatim untuk mengikuti pelantikan. Padahal, itu momentum yang sangat dinanti-nantikan," kata Faisol Mahardika.
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Terima SK, Langsung Mendapat Kepastian Jaminan Hari Tua
Dia menjelaskan, Gubernur Khofifah mengakui kalau PPPK paruh waktu di Jatim sangat banyak, tetapi akan tetap memastikan pendapatan tidak menurun, bahkah diupayakan meningkat.
Faisol mengatakan, seluruh honorer sangat berharap dilantik meskipun hanya PPPK paruh waktu. Mereka ingin mengenakan seragam ASN bersama-sama.
"Saya sudah konfirmasi kepada pemprov dan fixed tidak ada pelantikan. Kami hanya diberikan SK PPPK paruh waktu," ucap Faisol yang juga ketua Aliansi R2 R3 Jatim.
Sebelumnya, Faisol mengapresiasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena berhasil mengantarkan Jatim menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di pulau Jawa. Dia berharap pertumbuhan ini akan berdampak kepada honorer.
Faisol mengungkapkan, ada dua harapan dari 21 ribu lebih PPPK paruh waktu yang akan diangkat secara resmi pada 1 Januari 2026. Pertama, pemprov Jatim akan melantik 21 ribu PPPK paruh waktu seperti daerah lainnya.
Faisol mengatakan, daerah lainnya melantik PPPK paruh waktu. Jika Jatim hanya menyerahkan SK PPPK paruh waktu tanpa pelantikan, akan menimbulkan kecemburuan sosial.
"PPPK parah waktu di Jatim akan menyesalkan bila tidak ada pelantikan, karena ini momentum yang paling berharga," ujarnya.
Walaupun paruh waktu, tegas Faisol, statusnya tetap ASN PPPK, sehingga pelantikan itu sebagai bukti penghargaan pemerintah kepada mereka.
Kedua, peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya gaji dan tunjangan, tetapi juga status.
PPPK paruh waktu minta agar peningkatan status ke PPPK penuh waktu disegerakan.
Menurut Faisol, sesuai diskusinya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), peningkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dilakukan bertahan selama 7 tahun ke depan.
Setiap tahun ASN di Jatim yang pensiun sekitar 2 ribuan orang, sehingga pemprov Jatim mengalokasikan formasi PPPK penuh waktu 2500 hingga 3 ribu. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
