Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung langkah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat akses permodalan dan digitalisasi keuangan di tingkat desa.
Kerja sama tersebut secara resmi dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12/2025).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa Bank Jateng memiliki peran vital sebagai "Bapak Asuh" bagi kemandirian desa. Yandri meminta perbankan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga menjadi mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan," ujarnya dalam siaran pers.
Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyatakan kesiapannya dalam menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan melalui dukungan teknologi perbankan terkini.
Selain aspek digitalisasi, Bank Jateng juga telah menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui program Samsat Budiman yang melibatkan 839 BUMDes, penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui QRIS, serta pendampingan literasi keuangan oleh Agen Duta Bank Jateng.
"Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel," ujar Irianto.
Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi ini, sekaligus menjadi persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026.
"Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan ke depannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel," ujar Bupati.
