jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto memimpin rapat koordinasi lintas sektor guna merumuskan langkah penyelesaian konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan, Senin (29/12/2025).
BACA JUGA: Danrem Brigjen TNI Antoninho Tekankan Pentingnya Komunikasi Sosial untuk Cegah Potensi Konflik
Dalam rakor tersebut, Kapolda Riau menegaskan bahwa persoalan TNTN tidak bisa dipandang semata sebagai penegakan hukum.
Menurutnya, konflik yang berlangsung puluhan tahun itu menyangkut aspek sosial, sejarah, dan rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan primer maupun sekunder TNTN.
BACA JUGA: Menhut hingga Kapolda Riau Turun ke Lapangan, Pemulihan TNTN Dimulai
“Kami tidak hanya bicara hukum. Ini persoalan sosial dan keadilan yang kompleks. Karena itu, pendekatan kemanusiaan dan keberlanjutan harus dikedepankan agar solusi yang diambil tidak menimbulkan konflik baru,” tegas Irjen Herry Heryawan.
Sebagai langkah konkret, Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi terpadu antara Polri, TNI, Balai TNTN, dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
BACA JUGA: Usut Perusakan Pos Satgas TNTN, Polda Riau Pastikan Tindak Tegas Pelaku Â
Koordinasi lintas instansi dinilai krusial agar kebijakan yang diambil berjalan selaras dan konsisten di lapangan.
Menghadapi tahun 2026, Kapolda menginstruksikan jajarannya menyusun timeline penyelesaian TNTN yang komprehensif dan terukur.
Rencana tersebut akan memuat jadwal kegiatan, kebutuhan anggaran, pelibatan personel, hingga indikator capaian yang jelas, dan akan dibahas dalam rapat kerja awal tahun.
Salah satu poin utama yang disepakati dalam rakor adalah wacana relokasi warga secara sukarela dan tidak represif.
Kapolda menegaskan, negara harus hadir sebagai pemberi solusi, bukan sekadar penegak hukum, dengan memastikan relokasi disertai program pemberdayaan ekonomi agar kehidupan masyarakat tetap terjaga.
“Relokasi harus manusiawi, tanpa intimidasi. Negara wajib memastikan masyarakat memiliki alternatif penghidupan yang layak,” ujarnya.
Terkait tuntutan masyarakat adat, Kapolda juga mendorong percepatan koordinasi dengan kementerian terkait.
Termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ATR/BPN, guna memvalidasi dan menetapkan hak ulayat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pendekatan dialog dengan tokoh adat dan pemuda menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Di akhir rapat, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wira Bima sepakat bahwa penyelesaian konflik TNTN harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pelestarian hutan dan perlindungan martabat masyarakat harus berjalan beriringan.
“Menjaga hutan adalah amanah untuk generasi masa depan, dan menjaga harkat masyarakat adalah kewajiban moral kita bersama. Konflik TNTN harus diselesaikan dengan satu frekuensi dan satu tujuan,” tutur Irjen Herry. (mcr36/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Rizki Ganda Marito
