Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi rekayasa lalu lintas di Jakarta dengan skema ganjil genap tetap berlaku pada hari ini, Selasa (30/12/2025). Aturan tersebut tetap berjalan di tengah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar oleh elemen buruh.
Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui TMC Polda Metro Jaya, implementasi ganjil genap merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Dalam beleid itu, ganjil genap diterapkan setiap Senin hingga Jumat (weekdays).
Sesuai prosedur tetap (Protap) operasional, ganjil genap dibagi menjadi dua sesi waktu.
Sesi Pagi: Pukul 06.00 – 10.00 WIB
Sesi Sore: Pukul 16.00 – 21.00 WIB
Adapun, beberapa ruas utama yang menjadi titik krusial pengawasan meliputi Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Gajah Mada (Jakarta Pusat).
Baca Juga
- Buruh Demo Tolak UMP 2026 di Monas Hari Ini, Bawa 3 Tuntutan
- Demo Tolak UMP 2026 Digeser ke Monas, Bos Buruh: Demokrasi Makin Mundur
- 1.392 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh soal UMP di Jakarta Pusat (29/12)
Kemudian Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Panglima Polim (Jakarta Selatan), serta Jalan MT Haryono, Jalan Pramuka, dan Jalan Ahmad Yani (Jakarta Timur).
Sementara itu, melansir akun X resmi @TMCPoldaMetro, area Patung Kuda Monas hingga pukul 09.03 WIB masih terpantau lancar.
"09.03 WIB situasi arus lalu lintas terkini di Traffic Light Patung Kuda Monas Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, arah Jl. MH Thamrin maupun arah Jl. Budi Kemuliaan terpantau ramai lancar," tulis TMC Polda Metro Jaya.
Untuk diketahui, para pekerja rencananya akan berkumpul di sekitar area Patung Kuda untuk kemudian melakukan konvoi penyampaian pendapat ke sekitar kawasan Istana Merdeka.
Adapun, aksi demo buruh pada hari ini merupakan kelanjutan dari protes menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat tahun 2026.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa sebanyak 10.000 buruh dengan estimasi hingga 20.000 sepeda motor akan memadati kawasan Monas dan depan Istana Negara. Buruh menuntut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menaikkan UMP menjadi Rp5,89 juta agar setara dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Alasan penolakan UMP DKI 2026 karena nilai yang ditetapkan lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diumumkan BPS. Ada selisih sekitar Rp160.000. Artinya, rakyat Jakarta 'nombok' karena upah nominal yang diterima tidak mampu menutupi kenaikan harga barang atau upah riil turun," ujar Said Iqbal.
