FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menegaskan rakyat tak sepakat dengan wacana beredar. Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak tipilih langsung oleh rakyat.
Dia membuktikannya dengan hasil survei yang dilakukan lembaganya, Saiful Mujai Research and Consulting alias SMRC.
“Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).
Tidak hanya itu, melalui survei yang sama, Saiful juga membeberkan bahwa rakyat tak setuju jika kepala daerah di semua tingkatan tidak dipilih langsung rakyat.
“Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.
Di sisi lain, survei itu menunjukkan rakyat ingin kepala daerah di tingkar kabupaten atau kota dipilih langsung oleh rakyat.
“Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Begitu pula dengan gubernur, Saiful menegaskan rakyat ingin memilih sendiri pemimpinnya.
”Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.
Saiful juga menyentil seluruh pimpinan partai. Menegaskan bahwa rakyat menolak wacana tersebut, selain itu juga melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun wacana ini makin menguat setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).
Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.
Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.
Namun kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
(Arya/Fajar)
