Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengaku tak mengerti soal sistem keuangan untuk melakukan pembangunan jembatan di daerah terdampak bencana Sumatera.
Maruli mengatakan, selama ini, pembangunan jembatan dilakukan secara swadaya.
"Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini," kata Maruli dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama DPR dan pemerintah di Aceh, Selasa (30/12).
Rakor ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Selain pimpinan DPR, turut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Dirut Telkomsel dan PLN.
Maruli menjelaskan, sejauh ini, TNI sudah ada 22 jembatan bailey di seluruh daerah terdampak. Ada pula 14 jembatan bailey lainnya yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, juga ada 39 jembatan armco dari TNI di Aceh.
Dia mengatakan, kemampuan pembangunan jembatan secara swadaya ini diperkirakan hanya mampu hingga pertengahan Januari 2026 mendatang.
"Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin Pak sebetulnya," beber Maruli.
"Kita dulu ini cuma dikasih uang kerja, Pak. Ini juga dengan PU, Pak, cuma PU ini kerjakan, ini makannya, itu aja Pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali Pak, nggak ada yang komplain. Sudah bagus Pak," sambung dia.
