- Menteri PU berkomitmen percepat pemulihan infrastruktur Aceh melalui kerja fisik 24 jam dan skema Padat Karya.
- Fokus pembersihan infrastruktur terdampak parah di tujuh kabupaten, khususnya perbaikan fasilitas air bersih dalam empat bulan.
- Kementerian PU kaji jangka panjang reboisasi hulu dan pembangunan bendungan untuk pengendalian debris bencana di masa depan.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang berlangsung di Aceh, Selasa (30/12/2025), Dody memaparkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengerjaan fisik selama 24 jam hingga skema bantuan ekonomi bagi warga terdampak.
Ia menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana, tim Kementerian PU telah diterjunkan ke hampir seluruh kabupaten di Aceh.
Fokus utama saat ini diarahkan ke tujuh kabupaten dengan dampak terparah, khususnya Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.
"Kami menyadari bahwa hampir seluruh wilayah terendam lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Untuk itu, pengerjaan pembersihan fasilitas publik seperti Puskesmas, RSUD, sekolah, dan jalan kota kami lakukan 24 jam nonstop," ujar Dody dalam rapat.
Dalam proses pembersihan tersebut, Kementerian PU menggandeng TNI (Kasad) untuk pemasangan jembatan Bailey dan pembersihan material. Menteri PU juga menginstruksikan agar warga lokal yang ikut membantu dilibatkan melalui program Padat Karya.
"Masyarakat yang membantu tidak sekadar kita ucapkan terima kasih, tapi kita masukkan ke program Padat Karya. Kita bayar mereka sebagai bentuk sumbangan negara untuk membantu ekonomi warga yang terdampak langsung," tambahnya.
Salah satu kendala krusial yang dihadapi saat ini adalah rusaknya fasilitas air bersih. Dody mengungkapkan bahwa sungai-sungai di Aceh mengalami pendangkalan dan pelebaran hingga tiga kali lipat akibat material bencana, yang menyebabkan Water Treatment Plant (WTP) tertutup lumpur.
"Kami targetkan dalam 3 hingga 4 bulan ke depan, WTP berkapasitas 20 liter per detik di beberapa titik sudah bisa berfungsi kembali. Kami melakukan penunjukan langsung karena ini masih tahap tanggap darurat," tegas Dody.
Baca Juga: Pilunya Bupati Aceh Utara: Warga Kami Hanyut tapi Tidak Viral, Presiden Belum Pernah Hadir!
Selain penanganan di wilayah hilir, Menteri PU menyatakan sepakat dengan usulan Bupati Gayo Lues dan Aceh Tengah mengenai pentingnya reboisasi di wilayah hulu.
Tanpa perbaikan ekosistem di hulu, pengerjaan infrastruktur di wilayah hilir dinilai akan sia-sia. Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian PU tengah mengkaji pembangunan bendungan di Pidie Jaya serta kemungkinan pembangunan sabo dam di Gayo Lues untuk mengendalikan aliran debris di masa mendatang.
Terkait hunian bagi pengungsi, Kementerian PU memberikan dukungan penuh kepada BNPB. Saat ini, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) difokuskan di Aceh Tamiang dan Bener Meriah.
"Untuk Aceh Tamiang, lahan sudah siap. Pematangan lahan sudah dilakukan dalam dua hari terakhir, dan hari ini satu unit percontohan sudah berdiri. Kami akan terus berkoordinasi dengan para bupati agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan efisien," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga memastikan penanganan di Aceh Utara, termasuk pembersihan material kayu di Bendung Jambo Aye dan Bendungan Keureuto, terus berjalan agar aliran sungai kembali lancar dan fasilitas air bersih dapat segera diaktifkan kembali.
