Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diminta tanggapan soal 22 desa di Sumatera yang hilang imbas banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November. Sebagian besar berada di Aceh.
Dasco mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi dengan pemerintah, masih dilakukan pendataan.
"Sementara masih proses pendataan," kata Dasco usai rapat koordinasi di Aceh, Selasa (30/12).
Rakor ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Dirut Telkomsel dan PLN.
Sementara dari Pemerintah Daerah, hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem serta para bupati dari wilayah Aceh.
Dasco menjelaskan, sudah ada kepala daerah meminta untuk relokasi desa yang hilang imbas banjir.
"Tadi sudah ada permintaan dari kepala daerah untuk relokasi, sudah ada gambaran untuk di daerah mana saja, minta pemerintah diusahakan," jelas Dasco.
"Misal HGU PTPN, sudah ada gambaran sekitar yang pengin diminta, ada beberapa swasta punya tempat itu adalah tempat relokasi paling tepat dan itu sudah dibicarakan sama warga," tambah dia.
Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan, DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah terkait ini.
"Koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pusat karena DPR buat posko di sini yang ada satgas gantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk melakukan koordinasi intens," kata Dasco.
Mendagri Tito mengungkapkan ada 22 desa hilang imbas banjir bandang dan longsor di Sumatera.
"Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1," ujar Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca Bencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
Ia menambahkan, wilayah dengan jumlah kantor desa rusak terbanyak berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa, Kemendagri akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN mulai 3 Januari.
