BaBe - Ekspansi Kemitraan Nasional Picu Dorongan Pembentukan Standar Industri | mediaindonesia.com

PERTUMBUHAN pesat bisnis kemitraan dan lisensi di Indonesia memunculkan kebutuhan akan tata kelola yang lebih jelas dan berkeadilan. Di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi praktik kemitraan, Asosiasi Pengusaha Kemitraan dan Lisensi Indonesia (Apekelindo) resmi dibentuk sebagai wadah kolaborasi pelaku usaha.

Kehadiran asosiasi ini berangkat dari penilaian bahwa industri kemitraan nasional berkembang cepat, namun belum sepenuhnya ditopang standar yang seragam, sistem pendampingan yang kuat, serta mekanisme perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak.

Dalam satu dekade terakhir, skema kemitraan dan lisensi menjadi salah satu pendorong ekspansi usaha di berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga ritel dan jasa. Di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga diiringi persoalan klasik, seperti ketimpangan informasi antara pemilik merek dan mitra, lemahnya pendampingan, serta perbedaan pemahaman mengenai praktik kemitraan yang adil dan berkelanjutan.

Apekelindo lahir dari rangkaian diskusi para pelaku industri yang telah lama berkecimpung di sektor tersebut. Para pendiri menilai dibutuhkan forum bersama yang tidak sekadar menjadi tempat berhimpun, tetapi juga mendorong penerapan nilai, etika, dan standar dalam industri kemitraan.

Dalam forum pendirian, Muhtar Ismanto ditunjuk sebagai Ketua Umum Apekelindo berdasarkan pengalaman panjangnya di industri kemitraan dan lisensi. Sementara posisi Dewan Pembina diisi oleh Venjii Hernando.

"Apekelindo lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Kami melihat industri ini tumbuh cepat, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh sistem yang kuat. Melalui asosiasi ini, kami ingin membangun fondasi yang sehat bagi seluruh pelaku usaha kemitraan," ujarnya dikutip dari siaran pers, Selasa (30/12).

Pada tahap awal, Apekelindo menghimpun 17 perusahaan sebagai anggota pendiri dari berbagai sektor usaha. Asosiasi ini menyatakan akan membuka pendaftaran anggota baru mulai Januari 2026 dengan mekanisme seleksi berkala setiap kuartal, guna menjaga kualitas keanggotaan.

Selain fungsi jejaring, Apekelindo menyiapkan sejumlah program pendampingan, termasuk akses konsultasi hukum dan perpajakan, dukungan pengembangan usaha, hingga basis data calon mitra yang diklaim telah melalui proses kurasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota benar-benar merasakan nilai tambah dari keanggotaan Apekelindo. Manfaatnya harus nyata, bisa dirasakan, dan berdampak langsung pada pengembangan usaha," kata Venjii Hernando.

Ke depan, Apekelindo juga menyatakan niat berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi praktik kemitraan serta menjalin dialog dengan pemerintah dan regulator. Asosiasi ini memandang kepercayaan dan kejelasan sistem sebagai faktor kunci dalam mencegah konflik antara pemilik merek dan mitra usaha.

Namun demikian, efektivitas peran Apekelindo akan bergantung pada konsistensinya dalam menjaga standar dan menjawab persoalan struktural kemitraan yang selama ini menjadi keluhan di lapangan, termasuk bagi pelaku UMKM yang kerap berada pada posisi paling rentan dalam skema kemitraan. (Z-10)