JAKARTA, DISWAY.ID - Dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 serta persiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 berjalan lancar, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb), Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu Suahasil mengatakan pengelolaan periode akhir tahun anggaran ini merupakan fase yang sangat penting dalam memastikan seluruh rencana APBN dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel.
"Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan, dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik, mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ucap Wamenkeu Suahasil kepada media secara daring, pada Senin, 29 Desember 2025.
BACA JUGA:DPR Bahas Revisi UU Sisdiknas, PAUD Diusulkan Masuk Wajib Belajar Nasional
BACA JUGA:Konsistensi Persija Jakarta Sepanjang 2025 Bikin Gregetan, Ricky Nelson: Ini PR Besar Kami
Lebih lanjut, Wamenkeu juga turut menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menghadapi peningkatan beban kerja pada hari-hari terakhir tahun anggaran.
Pasalnya, dirinya menambahkan, jelang penutupan tahun anggaran 2025, beban kerja jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan meningkat cukup signifikan.
"Saya melihat semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai untuk memastikan APBN dapat ditutup dengan baik," ucap Suahasil.
Sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb juga diharapkan mampu memahami dan menganalisis dinamika perekonomian daerah guna mendukung perumusan rekomendasi kebijakan fiskal yang kontekstual dan mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
BACA JUGA:Persija vs Persijap, Jordi Amat Cs Digeber Tanpa Libur: Tanggal Merah Latihan Jalan Terus
BACA JUGA:BTN dan Yayasan KEHATI Tanam 7.500 Mangrove di 3 Wilayah Pesisir Indonesia
Tidak hanya itu, KPPN di Jawa Barat juga diharapkan terus memperkuat perannya sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja dan pemerintah daerah.
Oleh karena itulah, peran tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, serta memperkuat komunikasi dengan satuan kerja agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.
"Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berperan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan policy advisor berbasis data yang terintegrasi," tutur Wamenkeu.
