Siswa Korban Banjir Sumatera Masuk Sekolah 5 Januari, Ada Kurikulum Khusus

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan termin masuk sekolah bagi siswa di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai 5 Januari 2026.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi meski proses pemulihan pascabencana masih berlangsung. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pembelajaran dan kurikulum khusus bagi siswa yang disesuaikan dengan kondisi pascabencana.

Ia mengatakan para siswa-siswi nantinya tidak diwajibkan untuk mengenakan seragam atau sepatu, serta akan menggunakan kurikulum khusus. "Kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar dimulai 5 Januari yang akan datang," kata Abdul Mu'ti saat melangsungkan konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Selasa (30/12).

Abdul Mu’ti menguraikan total sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 4.149 unit. Dari jumlah itu, tercatat di Aceh ada 2.756 sekolah terdampak, Sumatera Barat 443 sekolah, dan Sumatera Utara 950 sekolah.

Ia menjelaskan sebagian besar sekolah sudah kembali beroperasi. Di Aceh, sebanyak 2.226 sekolah dapat digunakan. Sedangkan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing terdapat 380 dan 902 sekolah yang kini telah.

Secara keseluruhan, 85 persen sekolah di wilayah terdampak sudah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar. "Total keseluruhan sekolah yang bisa beroperasi 85%," ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menyampaikan masih terdapat 54 sekolah yang belum dapat digunakan karena mengalami kerusakan berat hingga rusak total.

Pemerintah pun menyiapkan 54 tenda sekolah sebagai solusi sementara. Tenda-tenda itu tersebar di Aceh sebanyak 14 unit, Sumatera Barat 21 unit, dan Sumatera Utara 19 unit.

Selain itu, proses pembersihan sekolah terdampak bencana juga masih berlangsung di 587 sekolah, antara lain 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara.

"Karena memang tingkat kerusakan dan juga dampak dari banjir itu sangat berat sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Abdul Mu'ti.

Kemendikdasmen menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap sesuai fase pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor. Pada fase tanggap darurat di kawasan terdampak yakni selama nol hingga tiga bulan, kementerian menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi esensial, seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, mitigasi bencana, serta dukungan psikososial.

Pada fase ini, pemerintah juga menyiapkan bahan belajar darurat dan menerapkan metode pembelajaran adaptif. Guru mengintegrasikan dukungan psikososial dalam proses belajar dan menerapkan asesmen sederhana. "Penilaian Fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid," kata Abdul Mu'ti.

Memasuki fase pemulihan dini selama tiga hingga 12 bulan, kementerian menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan. Pemerintah menjalankan program pemulihan pembelajaran serta menerapkan pembelajaran fleksibel dan berdiferensiasi sesuai kondisi siswa.

Dalam fase ini, sekolah menyesuaikan jadwal belajar, menerapkan pembelajaran campuran atau daring terbatas jika memungkinkan, serta mengelompokkan siswa berdasarkan capaian belajar. Sistem asesmen transisi juga diterapkan kerja sederhana, disertai remedial berkelanjutan. "Tahap ini penilaian berdasarkan perkembangan sosio-emosional murid," ujar Abdul Mu'ti.

Selanjutnya pada fase pemulihan lanjutan selama satu hingga tiga tahun, kementerian mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen dalam kurikulum. Pemerintah memperkuat kualitas pembelajaran, mengembangkan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta menjalankan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat secara berkelanjutan.