Pemerintah akan menerapkan standar bagi garam hasil produksi petambak rakyat. Hal ini merupakan upaya agar garam petambak rakyat tak hanya diserap untuk konsumsi, melainkan juga bisa diserap oleh industri.
Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhanita menuturkan nantinya standar tersebut akan merujuk pada standar K1 untuk garam. Saat ini, SNI untuk hal tersebut juga sudah disusun.
“K1 itu apa artinya? Minimal dia NaCl nya 94 kemudian dia impuritasnya rendah dan sebagainya. Dengan K1 ini akan lebih memudahkan garam-garam rakyat ini terserap oleh sektor industri. Nah untuk mendukung itu, di tahun 2025 ini tadi kami sudah menyusun SNI dan SNI nanti akan menjadi standar operasi bagi semua petambak dalam memproduksi garam masyarakat,” kata Frista dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa (30/12).
Adapun kadar NaCl garam industri memang lebih tinggi yakni sekitar 97 persen ketimbang garam konsumsi yang kadar NaCl nya ada pada kisaran 94 sampai 97 persen. Maka dari itu, Frita juga berharap dengan segala upaya yang sudah dilakukan KKP di tahun 2025, pada musim panen garam berikutnya, garam hasil petambak rakyat juga bisa memenuhi kebutuhan industri.
“Karena industri itu membutuhkan NaCl minimal 97 persen, nah kami berharap garam yang dihasilkan dari tambak-tambak garam rakyat ini, tidak hanya sekedar memenuhi spek untuk kebutuhan konsumsi saja, tapi juga bisa masuk ke sektor industri,” ujarnya.
Kejar Target Swasembada 2027
Dengan target swasembada garam pada tahun 2027, Frista mengakui saat ini memang masih ada impor untuk garam industri. Maka dari itu, untuk mencapai swasembada sesuai target, KKP akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Untuk 2025, program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati dan Sabu Raijua. Sementara untuk ekstensifikasi, KKP melakukannya di Kabupaten Rote Ndao.
“Untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini,” kata Frista.
Selain itu, upaya mencapai swasembada garam juga akan didorong dengan peningkatan produksi pada tambak-tambak garam yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura). Saat ini, rata-rata produksi di kawasan tersebut masih ada pada angka 100 sampai 120 ton per hektare.
Pada tahun depan, diharap produksi dari kawasan tersebut bisa meningkat 30 persen menjadi 120 sampai 150 ton per hektare.
Terkait capaian produksi garam 2025, Frista mengungkap baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha menghasilkan garam sebanyak 1.009.845 ton per tahun. Angka tersebut merupakan capaian per 2 Desember.
“Jadi memang ini mengalami penurunan karena memang faktor cuaca, bahwa memang tahun ini cuaca lebih dominan pada hujan sehingga ini sangat mempengaruhi proses pembentukan garam kemudian di 2025,” ujarnya.
Sudah Mulai Data Tambak Garam Terdampak Bencana Sumatera
Terkait dampak bencana Sumatera, Frista juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap lokasi tambak garam yang terdampak.
Adapun berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan, Frista menemukan tambak terdampak berada di 8 kabupaten yakni Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.
“Mayoritas 8 kabupaten tersebut seluruh tambak garamnya terendam oleh banjir juga terdapat beberapa kerusakan rumah garam, 50 persen garam perebusan mengalami kerusakan,” ujarnya.
Meski demikian, estimasi kerugian secara umum dari tambak-tambak terdampak di sana masih dalam proses penghitungan.
