Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tengah dikaji secara serius oleh koalisi partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk oleh internal masing-masing partai.
Fahri menyebut bahwa kajian ini merupakan bagian dari upaya untuk mencari jalan terbaik dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya. Jadi, kita mencari jalan yang baik, jalan yang pas untuk rakyat dan bangsa Indonesia sehingga kita betul-betul maksimalkan hasilnya, yaitu (untuk) kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat kita. Saya kira itu yang sedang kita pikirkan di koalisi, dan tentunya terbuka diskusinya," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Partai Gelora juga melakukan kajian internal terkait hal ini, terutama dari perspektif perwakilan daerah.
"Partai-partai (koalisi) sendiri secara internal, mereka melakukan kajian, karena kalau seperti kami di Gelora, tidak punya anggota (perwakilan) di pusat (DPR, red.), tetapi ada di daerah-daerah, dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah. Tetapi sekali lagi, kata kuncinya adalah ini dalam rangka konsolidasi demokrasi Indonesia," jelasnya.
Mendorong Sistem Demokrasi yang Efektif dan EfisienFahri mengajak semua pihak untuk memandang wacana ini sebagai niat baik dalam perjalanan bangsa menuju sistem demokrasi yang lebih kuat dan terarah.
"Tema ini tema besar, dan tentu kita semua harus memahaminya sebagai satu niat agar bangsa ini berjalan ke depan secara lebih positif," ujarnya.
Terkait sikap pribadinya, Fahri menilai pentingnya penataan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pembagian otonomi daerah.
"Pada prinsipnya, kan ada level-level otonomi ya. Sekarang ini sudah ada otonomi tingkat III, di mana kita juga sudah punya Dana Desa ya sehingga di masyarakat, desa pun itu ada otonomi. Ada otonomi tingkat II, dan otonomi tingkat III, tinggal pembagian tugas ya dalam fungsi di kamar masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang sedang dibagi, supaya semuanya berjalan efisien, semuanya berjalan maksimal dan efektif," jelasnya.
Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, NasDem, PPP, PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, PRIMA, serta satu partai lokal, Partai Aceh, termasuk Partai Gelora di dalamnya.
