Waketum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan pilkada melalui DPRD tak dilakukan secara sepaket. Doli menyarankan agar hanya memilih kepala daerahnya saja.
"Saya sendiri mengusulkan agar Pilkada hanya untuk memilih kepada daerahnya saja, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung, dan itu semua harus diatur di dalam UU," kata Doli kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Wakil Ketua Baleg DPR ini menjelaskan sebelum Rapimnas, Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama sekitar 1,5 tahun. Tim tersebut mengkaji sistem pemilu, partai politik, hingga Pilkada, dan menghasilkan tiga opsi rekomendasi.
"Sebelumnya DPP Partai Golkar juga telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait sistem pemilu, parpol, termasuk pilkada," kata Doli.
Dia mengatakan opsi pertama, pilkada tetap dilaksanakan secara langsung seperti saat ini. Opsi kedua, seluruh pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
"Opsi ketiga, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan pilkada secara asimetris/hybrid untuk pemilihan bupati/wali kota," ujarnya.
Tingginya Biaya PolitikMenurutnya, salah satu pertimbangan utama munculnya usulan pilkada melalui DPRD ialah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Biaya tersebut, kata dia, bukan hanya biaya penyelenggaraan, tetapi juga biaya politik lain yang dinilai jauh lebih besar.
"Sementara tetap dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita," jelasnya.
Doli menambahkan, dalam Rapimnas Partai Golkar, hampir seluruh DPD mengusulkan pilkada melalui DPRD. Meskipun, kata dia, disertai sejumlah catatan.
(amw/jbr)
