Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat terutama di daerah yang kondisinya masih berat.
Ia menjelaskan secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor, mencakup 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah pun telah menunjukkan progres pemulihan berkat kerja keras dari berbagai pihak.
"Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh," ujarnya saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Meski demikian, Tito menegaskan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, beberapa wilayah yang perlu percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
"Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal," tegasnya.
Sementara di Sumatera Utara, tersisa lima daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, tiga daerah yang menjadi prioritas adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Tito menambahkan fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur serta puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk mendukung hal tersebut, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pembersihan, bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.
"Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul 'diserang', 'dikeroyok' rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit," ujarnya.
Selain pembersihan, ia menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
"Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan," tambahnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan, guna mempercepat pengurangan jumlah pengungsi.
Lebih lanjut, pemerintah turut menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa bagi korban dengan rumah rusak berat sembari menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah juga disediakan.
Tito pun memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pembersihan wilayah dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.
"Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
Simak juga Video 'JPPI Nilai Kurikulum Darurat Penting bagi Siswa Terdampak Bencana':
(akd/akd)
