MENJELANG denting lonceng pergantian tahun 2025, Indonesia seolah sedang berdiri di depan cermin besar yang permukaannya mulai memperlihakan goresan keretakan menyilang di beberapa lokasi.
Yang tampak sekilas adalah bayangan bangsa yang terkesan ingin bergegas dan sangat berhasrat untuk mendapatkan panggung besar di aras global.
Namun, sebenarnya napasnya tersengal ketika memasuki gang-gang sempit gelap, yang justru berada di negeri sendiri.
Tahun pertama pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kita drama kolosal baru, dari gertakan efisiensi yang membuat wajah fiskal daerah membiru karena pucat pasi, hingga kepulan gas air mata di bawah terik matahari akhir Agustus 2025 yang telah membakar kesadaran publik tentang berbagai keretakan yang ada di dalam kekuasaan.
Sebagai bangsa, Indonesia hampir melewati 365 hari yang penuh dengan kontradiksi antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang dirasakan di atas meja makan rakyat kebanyakan.
Mari kita putar kembali ingatan ke awal tahun, saat aroma kekuasaan “anyar” masih terasa segar.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=kekuasaan, banjir sumatera&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMS8wNzMwMDA0MS9yZWZsZWtzaS0yMDI1LS13YWphaC1yZXRhay1kaS1jZXJtaW4tYWtoaXItdGFodW4=&q=Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Saat itu, kita menyaksikan fenomena unik yang saya sebut sebagai "kejutan dingin tapi menyakitkan" dari Jakarta.
Kebijakan efisiensi radikal yang dicanangkan Jakarta seketika mengubah wajah birokrasi di daerah menjadi pucat pasi. Niatnya mulia, setidaknya di atas kertas, yakni membersihkan lemak-lemak anggaran yang selama ini menjadi bancakan birokrat lokal.
Baca juga: Indonesia 2025: Potret Serdadu dan Polisi Maju, Sipil Mundur
Namun, ketika keran itu diputar terlalu kencang tanpa bantalan yang dipersiapkan terlebih dahulu, yang terjadi bukanlah penghematan produktif, melainkan kepanikan kolektif yang pada beberapa kasus justru melumpuhkan layanan publik di daerah.
Pemerintah daerah, dari pesisir hingga pegunungan, mendadak ketar-ketir tersengal sengal kehilangan napas fiskal karena pemotongan drastis dana transfer ke daerah.
Dampak lanjutannya sudah bisa ditebak. Ketika "jatah" dari pusat menipis, rakyatlah yang diminta menanggung beban dosanya.
Di Kabupaten Pati dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah serta luar Jawa, kenaikan pajak daerah menjadi pil pahit yang harus ditelan warga di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih pasca-pandemi.
Pajak barang dan jasa tertentu, pajak hiburan, hingga pajak bumi dan bangunan melonjak tanpa kompromi.
Negara seolah sedang berhemat di level atas demi citra fiskal yang sehat di mata investor. Namun di saat yang sama, kebijakan tersebut justru meminta rakyat di level paling bawah untuk merogoh kocek lebih dalam demi menutup lubang-lubang anggaran yang ada.
Inilah paradoks efisiensi yang sebenarnya telah melukai rasa keadilan publik di semua daerah, kebijakan yang rapi di meja kantor kementerian di ibukota negara, tapi menyakitkan saat menyentuh kulit rakyat kecil.
Ketegangan fiskal yang terpendam sejak awal tahun tersebut akhirnya menemukan muaranya pada Agustus 2025. Bulan yang seharusnya menjadi perayaan kemerdekaan, justru berubah menjadi panggung perlawanan.
Sejarah mencatat bahwa kemarahan publik tidak pernah lahir dari ruang hampa, tapi akumulasi dari rasa ketidakadilan yang dipicu oleh kontrasnya kehidupan para elite dengan realitas kehidupan rakyat yang kian terjepit.
Saat masyarakat masih berjuang dengan harga beras yang enggan turun dan tarif listrik yang kian mencekik, muncul kabar tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang angkanya melukai nalar sehat.
Tentu bukan sekadar soal nilai nominal rupiah yang ditransfer ke rekening para wakil rakyat, tapi soal empati yang absen dari ruang-ruang kekuasaan.
Demonstrasi besar-besaran pun pecah, bukan hanya di Jakarta, tapi menjalar seperti api yang tertiup angin ke kota-kota besar lainnya mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Mataram hingga Makassar.
Selama satu minggu penuh, denyut nadi ekonomi dan politik seolah berhenti berdetak. Jakarta lumpuh dalam balutan orasi, barikade, dan kepulan asap.
Peristiwa tersebut adalah momen di mana rakyat, dari mahasiswa hingga pengemudi ojek daring, bersatu untuk mengingatkan penguasa bahwa mandat bukanlah cek kosong untuk berfoya-foya di atas kondisi kemiskinan dan penderitaan yang kian menganga.
Ketimpangan ekonomi yang melebar bukan lagi sekadar angka statistik dalam laporan BPS yang biasanya memang sangat kaku, melainkan menjadi kemarahan nyata yang tumpah ke aspal jalanan.
Saat itu, kita melihat bangsa yang katanya kaya sumber daya alam dan kaya secara nilai-nilai luhur ini justru sedang menggugat nurani pemimpinnya sendiri, dengan amarah menuntut agar kebijakan tidak hanya berpihak pada segelintir orang yang duduk di singgasana empuk, sementara mayoritas rakyat harus mengencangkan ikat pinggang hingga sesak napas karena tercekik secara multidimensi.
