Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Bank untuk Belanja Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.

Di samping itu, Purbaya secara terbuka mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian secepat yang diperkirakan.

Purbaya mengungkapkan bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, tetapi transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.

Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di angka 7%-an setelah dua bulan.

"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bendahara negara itu blak-blakan menyebut bahwa hambatan utama dari kurang optimalnya kebijakan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan irama kebijakan antara otoritas fiskal yakni Kemenkeu dan otoritas moneter atau Bank Indonesia.

Purbaya tidak mau menjelaskan secara detail ketidakselarasan kebijakan yang dimaksudnya, hanya saja, dia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak waktu dari eksekusi kebijakan antara kedua institusi.

"Bukan tidak sinkron, cara kami melakukan kebijakan dengan bank sentral kan beda, ada perbedaan dampak waktu lah, itu saja," jelasnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa sumbatan komunikasi tersebut telah terurai. Dia mengklaim koordinasi dalam satu bulan terakhir, khususnya dua minggu belakangan, telah berjalan sangat harmonis.

Dengan selarasnya langkah Kemenkeu dan Bank Indonesia, dia optimistis hambatan pertumbuhan tidak akan terulang di masa depan. Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu bahkan mematok target pertumbuhan ekonomi yang ambisius untuk tahun depan.

"Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan [tembus] 6%," katanya.