Bisnis.com, JAKARTA - Sirine panjang di Dermaga Tursina terdengar nyaring di tengah siang terik Kota Bontang, Kalimantan Timur. Setelah angkat jangkar, Kapal Nusantara Pelangi 101 perlahan menggerakkan buritan, mengatur arah lambung kapal, dan berlayar menuju Nusa Tenggara Barat.
Hari itu, Nusantara Pelangi tidak pergi kosong. Dia membawa pupuk urea subsidi dalam bentuk kantong seberat 4.556 ton untuk dikirim ke Sumbawa. Momentum ini merupakan sejarah. Pengiriman tersebut menjadi era dimulainya pemangkasan harga pupuk subsidi di dalam negeri.
Lewat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%. Kebijakan ini menyasar setidaknya lima jenis pupuk, urea, NPK, NPK Kakao, ZA dan organik.
Tidak hanya melalui Dermaga PT Pupuk Kaltim di Bontang, distribusi pupuk bersubsidi juga dilakukan serentak pada awal penetapan HET baru. Beberapa di antaranya seperti melalui Petrokimia Gresik dengan tujuan ke wilayah Jawa dan sekitarnya, serta Pupuk Kujang ke wilayah Jawa Barat.
Hingga akhir 2025, penyaluran pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 8,11 juta ton, naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pasokan kita cukup aman karena produksi kita terus berjalan setiap harinya," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi usai melepas pelayaran Nusantara Pelangi akhir Oktober lalu di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Baca Juga
- Pupuk Indonesia Bangun Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia
- Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026
- Pupuk Kaltim Ungkap Kontribusi Pabrik Soda Ash Dukung Target NZE 2060
Agaknya, kepercayaan diri Pupuk Indonesia bukan sekadar isapan jempol belaka. Di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan pupuk subsidi untuk petani, manajemen telah mengatur kuda-kuda untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan industri pupuk di dalam negeri.
Revitalisasi besar-besaran dilakukan pada pabrik yang telah berumur tua. Ikhtiar ini ditujukan agar operasional pabrik dapat lebih efisien, modern, dan akuntabel dalam menjaga ketersediaan pasokan.
Sejauh ini, setidaknya telah berjalan dua proyek revitalisasi di tubuh PIHC. Pertama, pengembangan proyek Revamping Ammonia Plant - 2 oleh Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur.
Kedua, pembangunan pabrik Pusri IIIB di PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang. Proyek ini rencananya akan menggantikan pabrik yang telah berumur 50 tahun yakni Pusri III dan IV. Pabrik anyar berkapasitas 660.000 ton per tahun tersebut ditargetkan dapat berproduksi mulai 2027.
"Dari situ kami sudah melihat potensi efisiensi bagi Pupuk Indonesia. Efisiensi ini tidak hanya berbicara masalah uang, tetapi juga terkait dengan sustainability," tuturnya.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi usai groundbreaking pabrik Soda Ash pertama di Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Bisnis/Rayful MudassirFoto: Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi usai groundbreaking pabrik Soda Ash pertama di Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Bisnis/Rayful Mudassir.
Di luar itu, anak usaha Pupuk Indonesia lainnya yakni Pupuk Kujang Cikampek dan PT Rekayasa Industri (Rekind) turut membangun pabrik NPK Nitrat berbasis amonium nitrat pertama di Indonesia.
Pembangunan pabrik ini menjadi langkah strategis perseroan dalam mendorong penghiliran industri pupuk nasional. Aksi korporasi ini sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Prabowo - Gibran.
Pabrik NPK Nitrat yang dimulai pada akhir Desember 2025 ini diproyeksi beroperasi penuh pada kuartal III/2027 dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Volume tersebut bakal memenuhi sekitar 25% kebutuhan pupuk NPK Nitrat yang selama ini masih bergantung pada impor.
Selain mendorong penghiliran, produk tersebut memberikan nilai tambah pada produk amonium nitrat yang diproduksi oleh anak usaha Pupuk Kujang yakni PT Multi Nitrotama Kimia sebagai bahan baku NPK Nitrat.
Rahmad Pribadi menyebut pabrik ini merupakan 1 dari 7 pabrik yang akan dibangun sebagai komitmen perseroan untuk memastikan ketahanan swasembada pangan lewat ketersediaan pupuk di dalam negeri.
Langkah penghiliran juga dilakukan di Bontang. Oktober lalu, Pupuk Indonesia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik soda ash guna mendukung Net Zero Emission (NZE) 2060. Ini merupakan pabrik soda ash pertama di Tanah Air.
Pabrik dengan target kapasitas produksi sekitar 300.000 ton soda ash per tahun ini diyakini akan memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor soda ash yang mencapai 1 juta ton per tahun.
Transformasi Pupuk Indonesia Menuju Indonesia Emas
Senior Director Business Performance and Asset Optimization at Danantara Indonesia Bhimo Aryanto menyebutkan bahwa transformasi yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia selama ini merupakan kemajuan besar dalam industri penghiliran di Tanah Air.
"Pabrik ini membuka jalan potensi ekspor di masa depan. Ini wujud nyata hilirisasi industri kimia nasional yang menjadi arah strategis pemerintah sesuai Asta Cita," terangnya.
Proyek ini kata dia bukan sekadar investasi bisnis, namun merupakan investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pupuk Indonesia menurutnya juga terus bertransformasi untuk menjalankan operasional yang efektif dan efisien serta mengurangi limbah industri secara signifikan.
Di sisi lain, Komisaris Independen Pupuk Indonesia Rachland Nashidik mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan ekonomi sirkular. Sebab, hasil emisi yang dikeluarkan dari pabrik diserap kembali untuk memproduksi soda ash pertama di Indonesia.
“Kita tidak lagi menjadi konsumen bahan baku dunia tapi produsen yang berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Di sisi lain, langkah transformasi Pupuk Indonesia makin meyakinkan pemerintah untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat kesiapan produksi pupuk di masa depan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.
“Ada 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun," terangnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Keputusan pemerintah ini memastikan distribusi pupuk bersubsidi dari seluruh anak usaha PIHC terus berjalan untuk menjaga swasembada pangan.[]
