Pembangunan Jembatan di Sumatra Pakai Utang, Purbaya Siapkan Dana Rekonstruksi

Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan melaporkan pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera dilakukan secara swadaya hingga utang. Mengetahui kondisi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran yang bisa dialihkan untuk Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan Sumatera.

“Tapi kita coba alihkan ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh KSAD. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dan masuk cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan. Ditargetkan Rp 1 triliun kalau bisa,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Purbaya menjelaskan, Satgas Perbaikan Jembatan bisa menggunakan anggaran tersebut untuk banyak hal. Termasuk untuk mengganti jembatan-jembatan yang sudah dibangun dengan sumber anggaran swadaya dan utang.

“Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka untuk oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin,” ujar Purbaya.

Ia memastikan anggaran tersebut sudah disiapkan. Jika prosesnya lancer, anggaran bisa langsung dicairkan dan bisa langsung dimanfaatkan oleh Satgas Perbaikan Jembatan.

“Tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana, kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan, tapi nanti ke Aceh juga,” kata Purbaya.

Maruli sebelumnya mengungkapkan proses pengadaan jembatan bailey memerlukan proses yang tidak singkat. Bahkan stok jembatan ini juga terbatas namun menjadi solusi tercepat yang bisa diupayakan untuk memulihkan daerah yang terdampak bencana.

“Presiden kita sudah merencanakan pembelian jembatan bailey dari luar negeri. Itu pun hampir tidak ada ready stock. Jadi, dikumpulkan dari beberapa negara untuk bisa menyuplai ke tempat bencana ini," ujar Maruli saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang disiarkan YouTube DPR RI, Selasa (30/12).

Maruli mengaku operasional tim masih mengandalkan dana swadaya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan dan kemampuan finansial ini mungkin bertahan hingga pertengahan bulan depan.

Kemenkeu sebelumnya sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana selain dari dana kemasyarakatan presiden. Dana ini bersumber dari Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap pakai (DSP) yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Jadi BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Untuk DSP 2025 yang dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, Kemenkeu menambah DSP sebanyak Rp 1,6 triliun. Begitu juga dengan Dana Cadangan Bencana yang masih tersedia Rp 2,97 triliun dari pagu 2025 yaitu Rp 5 triliun yang siap ditambah jika dibutuhkan. 

Lalu untuk 2026 terdapat DSP yang siap disiagakan dalam waktu dua pekan ke depan hingga Rp 250 miliar. Begitu juga dengan Dana Cadangan Bencana Rp 5 triliun yang dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.