Pantau - Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan tiga program strategis utama untuk tahun 2026, meliputi pembebasan lahan jalur khusus tambang, penyelesaian Pusat Layanan Haji Terpadu di Pakansari, serta dukungan penuh terhadap proyek Jalur Puncak II.
Jalur Tambang Jadi Fokus, Anggaran Capai Rp100 MiliarSalah satu program prioritas Pemkab Bogor tahun 2026 adalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus angkutan tambang di wilayah utara Kabupaten Bogor.
Langkah ini bertujuan mengalihkan kendaraan tambang dari jalan umum guna mengurangi kemacetan serta potensi konflik lalu lintas dengan masyarakat.
“Ini akan mengurangi beban jalan umum dan menjaga keselamatan pengguna jalan lain,” ungkap Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Anggaran yang disiapkan untuk program ini melebihi Rp100 miliar dan sepenuhnya bersumber dari APBD 2026.
Proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Targetnya, pembangunan jalur tersebut dapat dituntaskan dalam tahun anggaran yang sama.
Layanan Haji Terpadu dan Dukungan Jalur Puncak IIProgram kedua yang akan diselesaikan pada 2026 adalah pengembangan Pusat Layanan Haji Terpadu di kawasan Pakansari.
Fasilitas ini akan mencakup asrama haji, hotel, sarana manasik, dan Masjid Raya Pakansari Nurul Wathon yang telah rampung lebih dahulu.
Pusat layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses keberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Bogor.
Sementara itu, dukungan terhadap proyek Jalur Puncak II tetap menjadi komitmen Pemkab Bogor, khususnya pada segmen Sentul–Cibadak yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Peran yang diambil meliputi pendampingan teknis serta penyiapan lahan untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
Jalur Puncak II diyakini akan mengurai kemacetan di jalur Puncak lama serta meningkatkan konektivitas Bogor–Cianjur–Sukabumi.
Sinergi Pendanaan dan Tujuan PembangunanKetiga program strategis tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Bogor 2026, dengan tetap membuka opsi pembiayaan alternatif dari provinsi atau pemerintah pusat jika diperlukan.
Pemkab Bogor juga mengupayakan sinkronisasi lintas wilayah dan instansi guna mempercepat pelaksanaan proyek-proyek berskala besar.
“Fokus utama kami adalah meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan,” tegas Ajat Rochmat.
Seluruh langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga nasional yang modern dan berdaya saing.
