jpnn.com, JAKARTA - Menutup lembaran tahun 2025, Komite Pendukung dan Pengawas Presisi (KP3) Polri bersama Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS) menggelar diskusi refleksi akhir tahun yang krusial dengan Tema : Refleksi Akhir Tahun 2025: Hentikan Politisasi Bencana, Fokus Pada Kemanusiaan.
Forum ini menyoroti urgensi stabilitas nasional dan mengecam keras pihak-pihak yang mencoba menangguk keuntungan politik di tengah kepedihan bencana alam yang melanda tanah air.
BACA JUGA: Pemerintah Perpanjang Keringanan Membeli BBM di Wilayah Bencana Sumatera
Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Eksekutif KP3 Polri Ade Adriansyah Utama yang akrab disapa Abah.
Dia memberikan orasi kerakyatan yang tajam dan menggugah kesadaran publik mengenai dinamika sosial-politik terkini.
BACA JUGA: Teddy Rapihkan Komunikasi, Prabowo Kunjungi Lokasi Bencana Saat Tahun Baru
Dalam pernyataannya, Abah Ade menegaskan bahwa musibah adalah momentum solidaritas, bukan komoditas politik.
Ia menyoroti adanya gerakan dari kelompok "kaum pendengki" yang dinilai masih terjebak dalam residu kontestasi masa lalu dan mencoba mendelegitimasi pemerintah melalui narasi bencana.
BACA JUGA: DPR Minta Prabowo Serius Tangani Ekonomi Hijau Seusai Gugatan ke Holcim dan Bencana
"Jangan menari di atas luka rakyat. Memanfaatkan bencana untuk memprovokasi atau membelah opini publik adalah tindakan yang miskin moral dan cacat pikir," tegas Abah Ade dalam diskusi kolaborasi bersama BPSS dan Megapolitan Strategic Indonesia (MS Indonesia) itu.
Abah Ade juga mengajak masyarakat untuk melihat pengorbanan nyata di lapangan. Ia memberikan penghormatan tertinggi kepada aparat TNI, Polri, tim SAR, dan relawan yang bertaruh nyawa demi keselamatan warga.
"Pilihannya hanya dua: bantu pemerintah atau diam. Jangan memperkeruh suasana NKRI saat aparat kita sedang berjibaku menyelamatkan nyawa. Jika narasi perpecahan terus dijual, maka kekuatan persatuan nasional siap meladeni," tambahnya dengan nada lugas.
Senada dengan hal tersebut, Rizal "Ebiet" Ir, S.Ak perwakilan dari Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS), menegaskan bahwa tantangan tahun 2026 memerlukan ketegasan sikap dari para aktivis dan penggerak demokrasi.
"Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi oleh polusi narasi yang destruktif. BPSS berdiri tegak untuk memastikan bahwa kritik haruslah membangun, bukan meruntuhkan fondasi kebangsaan. Di awal tahun 2026, kami akan menggelar Kemah Kebangsaan sebagai wadah konsolidasi aktivis nasional. Ini adalah momentum untuk menyatukan visi, mempertegas komitmen menjaga demokrasi, serta memastikan supremasi sipil dan hukum tetap tegak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami akan menjadi benteng bagi setiap upaya yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI melalui jalur-jalur non-konstitusional," tegasnya.
Diskusi ini menyepakati bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). KP3 Polri, BPSS, dan Megapolitan Strategic Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada para "oposan residu" untuk berhenti memancing di air keruh.
Acara ditutup dengan deklarasi komitmen bersama untuk terus mengawal narasi persatuan dan menjaga marwah institusi negara demi keberlanjutan pembangunan nasional yang stabil. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
