jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector atau koordiantor utama penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar).
Hal demikian dikatakan Said menyikapi kabar TNI yang menalangi dana secara swadaya memobilisasi alat penanganan bencana di Sumatra.
BACA JUGA: Wilayah Pascabencana di Sumatra Masih Dinamis, BNPB: Berisiko Pengaruhi Kembali Infrastruktur Listrik
Said mengatakan peristiwa TNI yang menalangi dana penanganan bencana Sumatra tak terjadi apabila BNPB gerak cepat meminta anggaran ke Kemenkeu.
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut masih tersedia dana sekitar Rp 500 miliar dalam alokasi APBN 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra.
BACA JUGA: Bencana Sumatra: BNPB Sebut Jumlah Pengungsi Berkurang, Korban Jiwa 1.090 Orang
"Seharusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai leading sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," kata Said, Kamis (31/12).
Pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu menyebut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bakal memberikan dukungan ketika BNPB mengajukan permohonan anggaran.
BACA JUGA: Melapor ke Prabowo, Kepala BNPB Ungkap Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatra
"Termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," ujar Said.
Dia mengatakan peristiwa TNI swadaya menangani bencana perlu menjadi evaluasi ke depan dalam hal koordinasi lintas sektor kementerian dan lembaga.
"Jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) itu.
Said mengatakan DPR RI mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya agar proses rehabilitasi jembatan bisa dipercepat.
"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit," ujarnya.
Said menuturkan pengajuan dana untuk APBN 2025 resmi ditutup setelah ganti tahun. Namun, negara punya duit cadangan untuk penanganan bencana dengan memakai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatera," ujarnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keji Bripda Seili Sebelum Membunuh Mahasiswi ULM
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
