MALANG (Realita) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperoleh kepercayaan strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menjadi daerah percontohan nasional pengembangan sektor pertanian berkelanjutan.
Kepastian tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, dengan Asisten Personal Menteri Bappenas sekaligus Ketua Tim Satuan Tugas Kakao dan Kopi, Prof. Dwija, di ruang kerja Wakil Bupati Malang, Rabu (31/12/2025).
Baca juga: DTPHP Malang Salurkan Bantuan Alsintan dari DBHCHT 2025 untuk Petani Tembakau
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi Pemkab Malang kepada Bappenas agar mendapatkan dukungan program strategis nasional di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
Prof. Dwija menyampaikan, kunjungannya ke Kabupaten Malang merupakan mandat langsung dari Menteri Bappenas untuk merespons usulan yang diajukan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk respons konkret dari Bappenas dalam menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Malang,” ujar Prof. Dwija.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Malang didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Avicenna M. Saniputera, Kepala Perhutani Malang, Kepala Dinas Cabang Kehutanan Malang, serta perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalankan program pembangunan terintegrasi berbasis pertanian, kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hasil audiensi menyepakati Kabupaten Malang sebagai pilot project pengembangan komoditas kopi, kakao, dan padi. Selain itu, program ini juga akan terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan berbasis skema carbon trading.
Baca juga: Bupati Malang Launching Logo Hari Jadi ke-1265 dan Malang Tourism Gateway
Prof. Dwija menjelaskan, Bappenas telah menetapkan enam provinsi di Indonesia sebagai lokasi percontohan pengembangan pertanian berkelanjutan, dengan masing-masing provinsi diwakili satu daerah.
“Untuk Provinsi Jawa Timur, pilihan tersebut secara resmi ditetapkan di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyambut positif kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, program Bappenas ini menjadi peluang besar bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional.
Baca juga: Dinsos Malang Tegaskan Penyaluran BLT DBHCHT 2025 Harus Tepat Sasaran
“Program ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” kata Lathifah.
Ia menegaskan, Pemkab Malang optimistis kolaborasi dengan Bappenas akan mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang berkelanjutan, bernilai tambah tinggi, serta ramah lingkungan.
“Sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra pertanian unggulan nasional,” pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi
