DEMOKRASI tidak diukur dari seberapa kuat seorang pemimpin, melainkan dari seberapa aman warga negara menyampaikan kritik.
Pemilu memang penting, tetapi bukan satu-satunya indikator demokrasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kritik diterima sebagai mekanisme koreksi, atau justru dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Dalam teori demokrasi modern, kritik publik bukanlah gangguan stabilitas, melainkan syarat utama akuntabilitas.
Robert Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan bila terdapat partisipasi luas dan ruang kontestasi yang bebas. Kritik adalah bagian dari checks and balances sosial—bukan sekadar oposisi politik.
Namun, sejumlah peristiwa di awal masa kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran tentang menyempitnya ruang kritik.
Pola respons yang defensif terhadap kritik kebijakan, khususnya yang datang dari aktor kredibel dan warga sipil, mengindikasikan demokrasi yang mulai sensitif terhadap dissent.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=demokrasi, kritik&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wMS8wOTAzMjk4MS9hbGVyZ2kta3JpdGlrLWRhbi1iYWhheWEtZGVtb2tyYXNpLXByb3NlZHVyYWw=&q=Alergi Kritik dan Bahaya Demokrasi Prosedural§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Respons Presiden Prabowo terhadap kritik publik terkait buruknya manajemen bencana banjir di Sumatera menjadi salah satu contoh awal.
Baca juga: Wacana Merampas Pilkada dari Pemilik Daulat
Kritik yang sejatinya menyasar kapasitas negara dalam mitigasi dan respons bencana—isu teknokratis dan kemanusiaan—ditanggapi secara emosional.
Dalam demokrasi, bencana adalah ujian state capacity, bukan ajang pembelaan ego kekuasaan. Ketika kritik manajerial dibaca sebagai serangan personal atau politik, ruang deliberasi publik mengalami penyempitan.
Pola ini berulang dalam polemik diplomasi ketika mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.
Kritik tersebut datang dari figur dengan legitimasi profesional dan pengalaman panjang di dunia diplomasi.
Namun, alih-alih dijawab secara substantif, respons yang muncul justru keras dan personal. Menteri HAM Natalius Pigai bahkan menyebut kritik tersebut “tidak berdasar dan keliru total.”
Dalam perspektif demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, peristiwa ini mencerminkan kegagalan ruang publik sebagai arena pertukaran argumen rasional.
Yang terjadi bukan dialog kebijakan, melainkan pembelahan loyalitas. Kritik tidak dinilai dari kualitas argumen, tetapi dari posisi politik pengkritiknya.
Yang lebih mengkhawatirkan, iklim anti-kritik ini tidak berhenti di level elite. Ia merembes ke masyarakat sipil dan ruang digital.
