Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menata kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendekatan gotong royong dan kolaborasi lintas pihak, tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau renovasi rumah warga di Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Saat ini, dua unit rumah tengah direnovasi melalui semangat gotong royong bersama dengan progres mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026.
"Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong, progresnya sudah 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026. Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran," ujar Maruarar.
Kemudian Menteri PKP menyebut, ke depan pihaknya merencanakan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di wilayah Menteng tanpa menggunakan APBN.
Program tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), yang akan berkontribusi dalam penyusunan desain rumah dan kawasan secara gratis.
"Kami ingin penataan kawasan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menata lingkungannya. IAI akan membantu mendesain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya, sehingga hasilnya lebih tertata dan layak huni," jelasnya.
Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan penataan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner.
Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Namun demikian, Maruarar menegaskan seluruh kebijakan dan program penataan kawasan akan diawali dengan dialog bersama warga. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan setiap kebijakan publik.
"Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, Kementerian PKP pada tahun 2026 juga mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit untuk Provinsi DKI Jakarta, guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian mereka.
Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis gotong royong, Menteri PKP berharap penataan kawasan kumuh di Menteng dapat menjadi contoh penanganan permukiman yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Editor: Redaksi TVRINews
