Di tengah citranya sebagai negara pasifis pasca-Perang Dunia II, Jepang menyimpan satu ruang simbolik yang terus memantik perdebatan, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Timur, yakni Yasukuni Shrine.
Kuil Shinto yang terletak di pusat Tokyo ini kerap disebut sekadar tempat ibadah atau memorial bagi para korban perang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, Yasukuni adalah arena politik budaya di mana tempat ingatan, identitas, dan kekuasaan saling berkelindan.
Sejak 1947, Jepang secara konstitusional menegaskan diri sebagai negara yang menolak perang melalui Pasal 9 Konstitusi. Identitas sebagai pacifist state ini menjadi fondasi utama politik luar negeri dan keamanan Jepang.
Namun, identitas tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Di baliknya, terdapat simbol-simbol budaya yang terus mereproduksi ingatan tentang perang, pengorbanan, dan nasionalisme, salah satunya Yasukuni Shrine.
Kuil ini dibangun pada era Meiji untuk menghormati mereka yang gugur demi negara. Hingga kini, lebih dari 2,4 juta arwah didedikasikan di Yasukuni, termasuk tokoh-tokoh yang diklasifikasikan sebagai Class A war criminals oleh International Military Tribunal for the Far East. Kehadiran figur-figur kontroversial inilah yang membuat Yasukuni tidak pernah benar-benar netral.
Dalam tradisi Shinto, Yasukuni adalah tempat bersemayamnya kami, yakni roh-roh suci yang dihormati. Namun, dalam praktik politik modern, Yasukuni juga berfungsi sebagai situs memori negara. Di sinilah sejarah perang Jepang dirangkai ulang dalam satu narasi besar tentang kehormatan dan pengabdian.
Pendekatan cultural turn dalam studi hubungan internasional membantu kita memahami bahwa politik tidak hanya dijalankan lewat kebijakan dan kekuatan militer, tetapi juga melalui simbol, ritual, dan makna. Dari sudut pandang ini, Yasukuni bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan juga medium aktif yang membentuk cara masyarakat Jepang memaknai masa lalu.
Kontroversi Yasukuni sering mencuat setiap kali pejabat tinggi Jepang—termasuk perdana menteri—melakukan kunjungan resmi. Di permukaan, kunjungan ini kerap dibingkai sebagai tindakan personal atau tradisi keagamaan. Namun secara simbolik, ritual tersebut memiliki dampak politik yang besar.
Liputan media memainkan peran penting dalam proses ini. Kunjungan ke Yasukuni sering disajikan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang “berkorban demi bangsa”, tanpa membahas secara kritis konteks kolonialisme dan kekerasan perang Jepang di Asia. Narasi semacam ini secara halus menggeser makna perang dari tragedi politik menjadi pengorbanan mulia.
Di sinilah konsep hegemoni budaya Antonio Gramsci menjadi relevan. Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat paksaan, tetapi melalui persetujuan sosial. Dengan mereproduksi simbol dan narasi tertentu secara berulang, negara membangun common sense baru, bahwa penghormatan terhadap militer adalah bagian wajar dari identitas nasional.
Yasukuni berfungsi sebagai site of memory di mana ruang masa lalu terus dihidupkan dan dimaknai ulang. Melalui ritual, pendidikan, media, dan diskursus publik, narasi tentang pengorbanan militer diinternalisasi ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Proses ini penting dalam konteks Jepang kontemporer yang tengah menghadapi dilema identitas antara mempertahankan pasifisme konstitusional atau menegaskan diri sebagai negara “normal” dengan kapasitas pertahanan yang lebih kuat.
Tanpa perlu mengubah Pasal 9 secara frontal, legitimasi terhadap penguatan peran Pasukan Bela Diri Jepang (Self-Defence Forces) dapat dibangun lewat jalur simbolik dan budaya.
Dengan kata lain, militerisme di Jepang hari ini tidak tampil dalam bentuk agresi terbuka, melainkan sebagai militerisme simbolik yang hadir dalam ingatan, ritual, dan representasi budaya yang tampak jinak, tetapi berdampak politis. Melalui ini, makna Yasukuni tidak berhenti pada konteks domestik Jepang.
Bagi China dan Korea Selatan, kuil ini adalah simbol imperialisme dan luka sejarah yang belum sembuh. Setiap kunjungan pejabat Jepang ke Yasukuni kerap memicu protes diplomatik dan memperkeruh hubungan regional.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa simbol budaya tidak pernah memiliki makna tunggal. Makna selalu dibentuk oleh pengalaman sejarah dan posisi sosial masing-masing aktor. Apa yang bagi Jepang dianggap sebagai penghormatan, bagi negara lain justru dipahami sebagai pengingkaran terhadap penderitaan masa lalu.
Di era kontemporer, pertahanan negara tidak lagi hanya bergantung pada senjata dan pasukan, tetapi juga pada ideologi, identitas, dan narasi. Jepang menunjukkan bagaimana simbol budaya dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan posisi politiknya, baik di dalam negeri maupun di hadapan tekanan internasional.
Melalui Yasukuni, negara mengelola ingatan kolektif dan membingkai ulang sejarah agar selaras dengan kebutuhan politik masa kini. Kritik dari luar tidak dijawab dengan kekuatan militer, tetapi dengan penguatan narasi domestik yang menekankan kedaulatan, tradisi, dan kehormatan nasional.
Yasukuni Shrine mengajarkan satu hal penting: politik tidak selalu berbicara lewat pidato resmi atau dokumen kebijakan. Ia juga berbicara lewat simbol, ritual, dan ingatan. Di balik citra Jepang sebagai negara damai, Yasukuni menjadi pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar usai; ia terus hidup, dinegosiasikan, dan digunakan untuk membentuk masa depan.
Memahami Yasukuni berarti memahami bagaimana budaya bekerja sebagai kekuatan politik. Dan disanalah kita melihat bahwa dalam dunia internasional, simbol bisa sama kuatnya dengan senjata.
