istanbul (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Rabu (31/12) mengecam keputusan parlemen Israel yang mengadopsi amandemen undang-undang untuk menghentikan operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA.
Ia menilai langkah tersebut bertujuan semakin melemahkan kemampuan badan PBB tersebut dalam menjalankan mandatnya.
“Amandemen ini bertujuan semakin menghambat kemampuan UNRWA untuk beroperasi dan melaksanakan kegiatan sesuai mandatnya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, seperti disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Undang-undang tersebut beserta amandemennya tidak sejalan dengan status dan kerangka hukum internasional yang berlaku bagi UNRWA dan harus segera dicabut,” katanya menambahkan.
Guterres menegaskan UNRWA beroperasi sebagai bagian integral dari PBB dan sepenuhnya dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB, yang mencakup aset, properti, pejabat, dan personel badan tersebut.
“Properti yang digunakan oleh UNRWA bersifat tidak dapat diganggu gugat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kembali kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB serta Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.
Dalam Opini Penasehat pada 22 Oktober, Mahkamah Internasional menegaskan kewajiban Israel untuk sepenuhnya menghormati hak istimewa dan kekebalan PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk UNRWA dan personelnya, kata Guterres.
Sekretaris Jenderal PBB itu kembali menegaskan dukungan kuatnya terhadap UNRWA, seraya menekankan peran badan tersebut yang tidak tergantikan dalam membantu rakyat Palestina di Gaza dan kawasan sekitarnya.
Ia menambahkan bahwa kelanjutan operasi UNRWA di Gaza berkontribusi pada pelaksanaan efektif Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza di lapangan.
Sebelumnya pada Senin, parlemen Israel, Knesset, memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang yang memutus pasokan listrik dan air ke kantor-kantor UNRWA, dengan ketentuan tersebut berlaku segera.
Menurut Radio Angkatan Darat Israel, para anggota parlemen menyetujui rancangan undang-undang itu dalam pembacaan kedua dan ketiga, dengan 59 anggota Knesset mendukung dan tujuh menolak dari total 120 kursi.
Berdasarkan hukum Israel, sebuah undang-undang harus melalui tiga kali pembacaan di Knesset sebelum menjadi mengikat.
Pada Oktober 2024, Knesset juga memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang terpisah yang melarang aktivitas UNRWA di Israel, dengan alasan tuduhan bahwa sebagian staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Tuduhan tersebut dibantah oleh UNRWA.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun lalu untuk membantu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kemlu: Indonesia tolak upaya sistematis yang lemahkan UNRWA
Baca juga: UNRWA terus jalankan misi kemanusiaan di Gaza di tengah kondisi sulit
Ia menilai langkah tersebut bertujuan semakin melemahkan kemampuan badan PBB tersebut dalam menjalankan mandatnya.
“Amandemen ini bertujuan semakin menghambat kemampuan UNRWA untuk beroperasi dan melaksanakan kegiatan sesuai mandatnya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, seperti disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.
"Undang-undang tersebut beserta amandemennya tidak sejalan dengan status dan kerangka hukum internasional yang berlaku bagi UNRWA dan harus segera dicabut,” katanya menambahkan.
Guterres menegaskan UNRWA beroperasi sebagai bagian integral dari PBB dan sepenuhnya dilindungi oleh Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB, yang mencakup aset, properti, pejabat, dan personel badan tersebut.
“Properti yang digunakan oleh UNRWA bersifat tidak dapat diganggu gugat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kembali kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB serta Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB.
Dalam Opini Penasehat pada 22 Oktober, Mahkamah Internasional menegaskan kewajiban Israel untuk sepenuhnya menghormati hak istimewa dan kekebalan PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk UNRWA dan personelnya, kata Guterres.
Sekretaris Jenderal PBB itu kembali menegaskan dukungan kuatnya terhadap UNRWA, seraya menekankan peran badan tersebut yang tidak tergantikan dalam membantu rakyat Palestina di Gaza dan kawasan sekitarnya.
Ia menambahkan bahwa kelanjutan operasi UNRWA di Gaza berkontribusi pada pelaksanaan efektif Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza di lapangan.
Sebelumnya pada Senin, parlemen Israel, Knesset, memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang yang memutus pasokan listrik dan air ke kantor-kantor UNRWA, dengan ketentuan tersebut berlaku segera.
Menurut Radio Angkatan Darat Israel, para anggota parlemen menyetujui rancangan undang-undang itu dalam pembacaan kedua dan ketiga, dengan 59 anggota Knesset mendukung dan tujuh menolak dari total 120 kursi.
Berdasarkan hukum Israel, sebuah undang-undang harus melalui tiga kali pembacaan di Knesset sebelum menjadi mengikat.
Pada Oktober 2024, Knesset juga memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang terpisah yang melarang aktivitas UNRWA di Israel, dengan alasan tuduhan bahwa sebagian staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Tuduhan tersebut dibantah oleh UNRWA.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun lalu untuk membantu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kemlu: Indonesia tolak upaya sistematis yang lemahkan UNRWA
Baca juga: UNRWA terus jalankan misi kemanusiaan di Gaza di tengah kondisi sulit
