Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah khususnya di Provinsi Aceh agar segera menyetorkan daftar hunian yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Hal itu bertujuan agar pemerintah pusat segera bisa mencairkan dana untuk pemulihan hunian. Ia menegaskan, ketepatan dan kecepatan data sangat penting dalam pemulihan hunian.
“Kami sudah bersama beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para gubernur, tiga gubernur,” ungkap Tito dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1).
Tito menyebut, untuk Provinsi Sumbar dan Sumut sudah relatif cepat menyetorkan data hunian terdampak. Ia menekankan untuk provinsi Aceh agar segera membuat daftar supaya pemerintah pusat bisa segera menyalurkan bantuan.
Terkait dokumen-dokumen yang rusak atau hilang karena bencana, Tito mengatakan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan data yang dihimpun oleh kepala kampung atau keuchik. Keuchik nantinya mendata hunian yang rusak dengan kategori: ringan, sedang, dan berat.
“Kemudian setelah itu diserahkan kepada Bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh kapolres dengan kajari untuk mengcross check. Tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus nunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” jelasnya.
Lebih lanjut, eks Kapolri itu memberikan contoh daerah lain yang sudah diberikan bantuan dana tunggu hunian (DTH) itu mampu mengurangi angka warga di pengungsian.
“Contoh yang paling bagus adalah di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan sudah memberikan punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin bapak mungkin mendengar laporan tadi malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja,” paparnya.
“Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan ini, data ini menjadi kunci,” tutup dia.
