Prabowo Subianto Presiden menegaskan bahwa kewajiban seorang pemimpin harus siap menghadapi hujatan, kritik, dan fitnah, namun tidak boleh patah semangat dalam menjalankan tugas.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam arahannya pada rapat terbatas (ratas) bersama 10 menteri serta Muzakir Manaf Gubernur Aceh, Fadhlullah Wakil Gubernur Aceh, dan Armia Pahmi Bupati Aceh Tamiang di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
“Saya percaya dengan bukti. Jadi, saya sampaikan ke saudara, pada pimpinan, pada menteri, pada kepala badan, dan gubernur, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, tapi tidak boleh kita terpengaruh, dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, tidak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak bener, itu jadi waspada buat kita,” ujarnya seperti dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.
Prabowo kemudian menyinggung soal dirinya yang kerap tak memberi keterangan pada pers. Menurutnya, sikap itu bukan tidak menghormati pers, melainkan karena dia meyakini memahami betul psikologi rakyat Indonesia.
“Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti, bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri, pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata. dia datang dia melihat, mencatat, mengerti mengambil keputusan, kan demikian,” ujarnya.
Karenanya, menurut Kepala Negara, hal-hal yang bernada nyiyir cukup jadi peringatan saja untuk para pemimpin, tapi tidak boleh terpengaruh.
“Tidak datang salah, datang dicari kesalahan juga. Ya gapapa. Jadi tugas saya, walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat ya berfikir gimana atasi ini, membantu saudara di lapangan. Tapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional,” tegasnya.
Dia menegaskan pendekatan kerja yang digunakan pemerintah berbasis pada bukti dan hasil nyata. Prabowo menyebutkan bahwa kehadiran pejabat di lapangan bukan untuk kepentingan seremonial, melainkan untuk melihat, mencatat, memahami persoalan, serta mengambil keputusan yang diperlukan. (bil/ham)
