Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik kembali dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang sebelumnya ditempatkan di perbankan. Dana SAL tersebut semula disalurkan ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Penempatan dana dilakukan dengan porsi terbesar di tiga bank pelat merah, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang masing-masing menerima Rp 80 triliun. Sementara itu, BTN memperoleh Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, dan Bank DKI sebesar Rp 1 triliun.
Setelah penarikan tersebut, dana SAL yang masih tersimpan di perbankan kini berjumlah Rp 201 triliun. Purbaya menegaskan, dana yang ditarik tidak berhenti di kas pemerintah, melainkan kembali dialirkan ke perekonomian melalui belanja negara.
"Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Kamis (1/1).
Menurut Purbaya, kebijakan penarikan sebagian dana SAL ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Meski demikian, ia mengakui bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan sebelumnya belum memberikan dampak yang optimal terhadap penyaluran kredit.
Kondisi tersebut tercermin dari data Bank Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan per Oktober 2025 hanya sebesar 7,36 persen secara tahunan. Angka ini dinilai belum mencerminkan dorongan likuiditas yang diharapkan dari penempatan dana SAL di bank.
Purbaya menilai, salah satu faktor penyebabnya adalah belum sepenuhnya sinkronnya kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia pada periode sebelumnya. Ketidaksinkronan itu membuat efek injeksi likuiditas ke perekonomian tidak berjalan maksimal.
"Injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan itu gak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan," kata dia.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia kini telah diperkuat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih solid, Purbaya optimistis laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipacu lebih tinggi pada tahun depan.
Purbaya bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang mencapai 6 persen pada 2026, melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen.
"Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, walaupun di APBN 5,4 persen ya. Saya akan paksa dorong ke 6 persen, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," terang dia.
