Jakarta 2026: Asa Menuju Kota yang Ramah bagi Dompet dan Jiwa

Perayaan malam pergantian tahun pada Rabu (31/12/2025) kemarin menjadi penanda berakhirnya perjalanan Jakarta sepanjang 2025. Namun, bagi warga, momen ini bukan semata pesta, melainkan jeda untuk menimbang kembali janji perbaikan hidup yang telah terwujud serta harapan yang menuntut jawab.

Tahun 2025 menjadi panggung pembuktian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah nakhoda Gubernur Pramono Anung. Disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sebesar Rp 91,86 triliun, mesin birokrasi bergerak agresif menyasar sektor-sektor krusial, mulai dari layanan dasar, jaring pengaman sosial, hingga penyelesaian isu klasik perkotaan.

Salah satu capaian paling emosional tahun ini adalah keberpihakan pada pendidikan. Berkolaborasi dengan Baznas (Bazis) senilai Rp 14,9 miliar, Pemprov Jakarta berhasil "memerdekakan" ijazah 6.050 siswa swasta dan madrasah yang selama ini tersandera tunggakan biaya. Sebanyak 2.753 siswa di antaranya selesai tepat di penghujung tahun.

Tak hanya itu, uji coba sekolah swasta gratis resmi bergulir pada tahun ajaran 2025/2026 di 40 sekolah terpilih untuk memperluas akses pendidikan di wilayah minim sekolah negeri.

Di sektor transportasi, integrasi antarmoda kian matang. Tak hanya fokus dalam kota, Pemprov mempertebal konektivitas wilayah penyangga dengan membuka enam rute baru Transjabodetabek, meliputi Blok M–Alam Sutera (S61), Vida Bekasi–Cawang (B41), PIK 2–Blok M (T31), Bogor–Blok M (P11), Bekasi–Dukuh Atas (B25), serta Sawangan–Lebak Bulus (D41).

Ekspansi rute ini diimbangi revolusi infrastruktur fisik, salah satunya melalui peresmian Transit Hub Dukuh Atas pada 7 Mei 2025 yang menyatukan MRT, Transjakarta, LRT, dan KRL dalam satu atap fasilitas modern. Sementara di selatan, peluncuran Blok M Hub pada 24 Mei 2025 sukses mengubah wajah terminal lawas menjadi sentra ekonomi dan transportasi yang lebih rapi dan kekinian.

Di sisi kebijakan, keberpihakan tampak pada layanan transportasi publik gratis bagi 15 kelompok warga serta masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 6,2 juta. Aturan wajib naik angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara di Jakarta setiap Rabu juga untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Di sektor lingkungan, pengendalian banjir kini ada progres lewat penandatanganan kontrak proyek JakTirta senilai Rp 2,62 triliun di penghujung tahun untuk mitigasi banjir dan rob periode 2026–2027. Upaya ini diperkuat dengan percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan jaringan embung baru sebagai "kantong parkir" air saat hujan ekstrem.

Pemprov Jakarta juga agresif memperluas akses ruang terbuka hijau (RTH). Hingga September 2025, 21 RTH baru telah diresmikan, termasuk menyulap kolong tol menjadi taman publik. Beberapa lokasi taman juga diberlakukan kebijakan aktivasi 24 jam.

Roda ekonomi Jakarta juga berputar kencang sepanjang 2025. Kepercayaan investor pulih, ditandai dengan realisasi investasi tertinggi nasional sebesar Rp 69,8 triliun pada Triwulan I. Sektor pariwisata pun bangkit, dengan kunjungan wisatawan nusantara menembus 24,75 juta perjalanan pada Triwulan II, melonjak 23,04 persen dibanding tahun lalu.

Adapun geliat konsumsi warga terlihat nyata dari transaksi Festival Jakarta Great Sale 2025 yang menembus Rp 15,98 triliun dan Jakarta Fair 2025 senilai Rp 7,3 triliun. Ekonomi akar rumput pun bertransformasi dengan transaksi nontunai di pasar tradisional melonjak 47 persen berkat program digitalisasi pasar.

Selain itu, kualitas hidup warga Jakarta pada 2025 juga membaik dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,05, meningkat 1,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 84,15.

Peningkatan ini tak luput dari perhatian terhadap kelompok rentan. Pada periode Desember 2025, misalnya, Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar disalurkan kepada 213.789 penerima, sementara subsidi pangan menjangkau lebih dari 1 juta warga.

Akses layanan publik juga meningkat. Cakupan air bersih PAM Jaya kini mencapai 80 persen, dan hunian layak disediakan melalui Rusunawa Jagakarsa yang diresmikan pada 8 Mei 2025.

Perbaikan kesejahteraan ini berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan. Saat momen Idul Fitri 2025, polusi udara tercatat turun drastis hingga 75 persen dibandung tahun lalu, yang kini terpantau lewat jaringan 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara.

Pengujung tahun juga menjadi momentum kebangkitan wisata edukasi Jakarta. Setelah 13 tahun mati suri, Planetarium Jakarta terlahir kembali pada 23 Desember dengan teknologi canggih. Gairah literasi warga pun kian menyala, dengan lonjakan pengunjung Perpustakaan Jakarta sebesar 18,94 persen berkat inovasi Night at The Library.

Sementara di panggung budaya, sejarah tercipta lewat perhelatan kolosal "Jakarta Dalam Warna" yang memecahkan rekor MURI dengan melibatkan 5.000 pesilat dan 2.000 penari.

Tahun 2025 juga menjadi masa panen prestasi. Jakarta sukses mengukuhkan diri sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi, sekaligus menyabet gelar Provinsi Terinovatif pada ajang Innovative Government Award.

Keunggulan digital juga dikukuhkan lewat skor tertinggi nasional dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 dan layanan kependudukan (Disdukcapil) dengan skor 90. Pelayanan publik yang adaptif ini dipertegas oleh peluncuran wajah baru Super Apps JAKI dengan 11 fitur anyar.

Pada kancah global, reputasi Jakarta kian harum lewat ketangguhan petugas Gulkarmat dibuktikan dengan raihan tujuh medali kompetisi internasional, sementara komitmen inklusivitas warga terjaga lewat predikat Provinsi Layak Anak yang diraih untuk keempat kalinya berturut-turut.

Namun, deretan prestasi tersebut tidak serta-merta menghapus kecemasan warga. Menatap 2026, mereka menaruh harapan agar kota ini semakin ramah bagi dompet dan jiwa.

Bagi warga Jakarta Timur, Ulfa (30), impian terbesar tahun ini adalah stabilitas. Ia ingin melihat sisa saldo di rekeningnya bukan sekadar dana darurat yang siap ludes kapan saja, melainkan tabungan untuk menata masa depan.

”Jakarta 2026 harus bertransformasi menjadi rumah yang aman secara finansial,” ujar Ulfa di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Ulfa memimpikan sebuah ekosistem ekonomi di mana gaji yang diperjuangkan dengan keringat tidak habis tergerus inflasi. Ia ingin warga Jakarta memiliki ruang napas untuk menyisihkan penghasilan dan mulai membangun mimpi-mimpi kecil yang selama ini tertunda karena tuntutan biaya hidup.

Di sektor mobilitas, Ulfa mengapresiasi kehadiran KRL, MRT, Transjakarta dan LRT sebagai tulang punggung transportasi. Namun, konektivitas last mile dinilai masih semrawut.

Ia berharap transportasi publik bisa menjangkau hingga ke depan gang rumah. Jakarta 2026 juga perlu menghadirkan layanan tepat waktu dan nyaman tanpa jeda, sehingga mobilitas warga menjadi lebih efisien dan produktif.

Tak hanya soal fisik kota, Ulfa juga menginginkan pemerintahan yang sat-set dan bersih dari pungli. Partisipasi publik pun dituntut tak sekadar formalitas. Suara warga di gang-gang sempit harus didengar.

Dalam penanganan banjir, mantra "sedia payung sebelum hujan" harus menjadi standar kerja. Pengerukan waduk dan saluran mikro dinilai wajib dilakukan sepanjang tahun, bukan reaktif saat musim hujan tiba.

Sementara itu, Raihan (28), warga Jakarta Pusat, menyoroti realitas sosial yang masih timpang. Di mata Raihan, kemegahan pencakar langit Sudirman-Thamrin yang ia lewati setiap hari menghadirkan ironi saat disandingkan dengan warga yang masih tidur di emperan toko atau gerobak sampah.

”Jurang si kaya dan si miskin masih lebar. Saya berharap 2026 bukan lagi soal bagi-bagi bansos sesaat, tapi program pemberdayaan yang benar-benar mengangkat derajat mereka agar naik kelas. Apalagi Jakarta merupakan Kota Global,” ujar Raihan.

Selain kesejahteraan fisik, Raihan juga menekankan pentingnya kesehatan jiwa dan lingkungan. Kesuksesan "Jakarta Dalam Warna" diharapkan menjadi standar baru aktivasi ruang publik.

Tempat-tempat seperti TIM, Planetarium, dan taman kota harus diisi kegiatan seni rutin yang menjadikan budaya Betawi tuan rumah yang elegan di tengah modernitas.

Raihan juga menitipkan harapan pada udara yang ia hirup. Ia ingin kualitas udara kategori "Baik" dan "Sedang" menjadi standar harian warga Jakarta, bukan anomali yang hanya bisa dinikmati saat libur Lebaran.

Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menekankan pentingnya pembangunan Jakarta yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, kota ini masih menghadapi tantangan klasik mulai dari hunian, transportasi, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial, yang membutuhkan kerja sama dan kebijakan konsisten.

”Tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan mendasar, bukan sekadar pergantian waktu,” ujarnya.

Kenneth, menekankan pembangunan Jakarta tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu responsif terhadap persoalan seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial melalui kolaborasi dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

Beberapa prioritas strategis yang harus diselesaikan Pemprov Jakarta tahun 2026, menurut Kenneth, meliputi percepatan pembangunan 19.000 unit hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas bangunan dan prasarana memadai; pengendalian banjir dan rob melalui normalisasi sungai, penguatan drainase, dan tanggul; serta pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Kemudian, infrastruktur transportasi seperti flyover, jembatan, MRT, dan Transjakarta juga harus diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif dan mendorong peralihan warga ke transportasi umum.

Pembangunan hunian, lanjut Kenneth, harus terintegrasi melalui optimalisasi rumah susun, penataan kawasan kumuh, pemanfaatan lahan milik daerah, dan kerja sama dengan swasta menggunakan skema pembiayaan yang berkeadilan serta tepat sasaran.

Isu lingkungan, termasuk pengendalian sampah, banjir, kualitas udara, serta perlindungan ruang terbuka hijau, juga harus ditangani secara berkelanjutan dan disertai pengembangan transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan sektor kreatif, perlu menjadi fokus agar tercipta lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi merata, dan ketimpangan sosial berkurang. Kenneth menegaskan pihaknya akan terus mengawal pengawasan dan penganggaran agar program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta.

Di sisi lain, APBD Jakarta 2026 sudah diketok Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun dari APBD tahun 2025 sebesar Rp 91,86 triliun. Penurunan disebabkan pemangkasan transfer ke daerah dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.

Alokasi anggaran antara lain akan difokuskan pada infrastruktur kota Rp 3,77 triliun; produktivitas dan ekonomi berkelanjutan Rp 582 miliar; modal manusia berdaya saing Rp 17,58 triliun; penghidupan masyarakat layak Rp 2,70 triliun; tata kelola pemerintahan responsif Rp 2,36 triliun; mobilitas dan kawasan transit Rp 7,82 triliun; serta pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Rp 6,27 triliun.

Apakah Jakarta mampu bertransformasi menjadi kota global yang lebih inklusif pada 2026, ataukah masih berkutat dengan masalah klasik yang itu-itu saja?