PERSERIKAN Baramuda Indonesia (PBI) menggelar pertemuan silaturahmi dan diskusi refleksi akhir tahun bersama Bolonemase (loyalis Gibran). Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi atas dinamika kebangsaan sepanjang tahun 2025, sekaligus pembahasan arah gerakan kepemudaan dalam menghadapi tantangan nasional tahun 2026.
Diskusi difokuskan pada isu pembangunan, kualitas tata kelola pemerintahan, supremasi hukum serta peran strategis pemuda dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial, dilakukan oleh Ketua PBI Ferdiansyah Rusman dan Ketua Umum Bolonemase, Kuat Hermawan Santoso di Solo Jawa Tengah, Rabu (31/12).
"Dalam refleksi akhir tahun, PBI menilai pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk lebih terbuka dalam mendengar aspirasi rakyat sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi. PBI juga menyoroti masih lemahnya ketegasan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap praktik korupsi yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik serta terhambatnya pemenuhan hak-hak warga negara," jelas
Ferdiansyah kemarin melalui keterangannya.
Menurut Ferdiansyah kritik dan kontrol sosial yang disampaikan pemuda merupakan bagian sah, dari demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Sepanjang 2025, PBI melihat masih adanya jarak antara kebijakan publik dan aspirasi rakyat. Dalam negara hukum, kritik adalah instrumen korektif.
"Pemerintah harus mendengar rakyat dan menunjukkan ketegasan nyata terhadap korupsi agar kepercayaan publik dapat dipulihkan," ucapnya.
PBI lanjut Ferdiansyah, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam memperkuat penegakan hukum, menjamin transparansi serta akuntabilitas kebijakan publik dan memastikan arah pembangunan nasional benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya generasi muda dan kelompok rentan.
"PBI juga menilai bahwa tanpa koreksi kebijakan yang berbasis hukum dan keadilan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi berpotensi semakin membebani rakyat di tahun-tahun mendatang serta melemahkan fondasi demokrasi," tandasnya.
PBI sendiri merupakan perkumpulan dari beberapa organisasi, antara lain Baramuda 08, Barakarsa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Baramuda. Melalui kerja-kerja sosial, kebangsaan dan advokasi hukum, PBI berkomitmen mendorong kesadaran hukum, perlindungan hak warga negara serta pemberdayaan pemuda di berbagai daerah.
"Kami menegaskan posisinya sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah, sekaligus bagian dari masyarakat sipil yang berkomitmen menjaga demokrasi, supremasi hukum, integritas institusi negara dan persatuan nasional," tuturnya. (E-2
