tvOnenews.com - Ketahanan pangan semakin dipahami sebagai isu lintas sektor yang tidak hanya bergantung pada produksi pertanian skala besar. Di banyak negara maju, usaha mikro dan petani kecil justru diposisikan sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Pemerintah Jepang, misalnya, melalui kebijakan Small-Scale Agriculture Support, mendorong integrasi antara petani kecil, usaha ritel lokal, dan konsumen agar rantai pasok pangan lebih pendek dan tahan terhadap krisis global.
Pendekatan serupa juga tercermin dalam kebijakan Uni Eropa melalui Farm to Fork Strategy yang dimuat di laman resmi Komisi Eropa. Strategi ini menekankan pentingnya ekosistem pangan lokal berbasis usaha kecil, dengan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta praktik usaha yang berkelanjutan.
Tujuannya bukan semata meningkatkan produksi, tetapi menjaga keberlanjutan ekonomi pedesaan sekaligus keamanan pangan jangka panjang.
Melansir dari berbagai sumber, di Indonesia, isu ketahanan pangan erat kaitannya dengan kondisi ekonomi rumah tangga pelaku usaha mikro. Data pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di sektor pangan berada pada skala mikro dan kecil.
Tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, pengelolaan usaha, hingga ketergantungan pada rantai distribusi yang panjang. Karena itu, penguatan usaha mikro menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Usaha mikro memiliki peran strategis dalam memastikan pangan tersedia di tingkat komunitas. Petani kecil, peternak rumahan, hingga pengelola warung lokal menjadi penghubung langsung antara produksi dan konsumsi.
Namun, tanpa dukungan yang memadai, peran tersebut sulit berkembang secara berkelanjutan. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan bahwa penguatan kapasitas usaha kecil, melalui pendampingan, akses pasar, dan pengelolaan keuangan, dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus pendapatan rumah tangga.
Model ini banyak diterapkan di negara maju dengan menempatkan usaha mikro sebagai bagian dari ekosistem ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan.
Dalam konteks pembiayaan, skema berbasis prinsip syariah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menjangkau pelaku usaha mikro. Skema ini menekankan transparansi, kesepakatan bersama, serta transaksi yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar.
