Menggenggam Diplomasi Hilirisasi lewat BRICS

Bergabungnya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025 menandai transformasi signifikan dalam dinamika geopolitik global. Di era persaingan mineral penting dan teknologi bersih yang semakin ketat, Indonesia telah muncul sebagai aktor penting berkat cadangan sumber daya alamnya yang melimpah—terutama cadangan nikel terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 42% pasokan global.

Sebagai pusat persaingan transisi energi, Indonesia memanfaatkan kebijakan hilirnya bukan hanya sebagai keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi diplomatik untuk menegaskan pengaruh global yang lebih besar.

Pergeseran ini dimulai dengan larangan ekspor nikel pada tahun 2020, sebuah langkah yang merestrukturisasi orientasi industri Indonesia dan menantang hierarki ekonomi global yang secara historis dibentuk oleh negara-negara industri seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia mengubah posisinya dari pemasok bahan baku menjadi pusat pemrosesan bernilai tambah yang strategis.

Tekanan dan Persaingan Global

Namun, langkah tegas ini bukannya tanpa perlawanan. Uni Eropa mengajukan gugatan sengketa terhadap pembatasan ekspor Indonesia di WTO (DS592), dengan alasan bahwa kebijakan tersebut mendistorsi keadilan perdagangan. Amerika Serikat bereaksi kritis, terutama setelah Presiden Donald Trump membatalkan insentif subsidi kendaraan listrik berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang menimbulkan risiko bagi investasi Amerika di sektor mineral penting Indonesia. Jepang juga menyatakan kekhawatiran atas kekurangan pasokan bahan baku untuk industri manufakturnya.

Gesekan ini menunjukkan satu realitas penting: hilirisasi lebih dari sekadar kebijakan industri—melainkan kontestasi geopolitik dalam perjuangan global untuk kepemimpinan transisi energi. Respons internasional mencerminkan ketidaknyamanan karena Indonesia mengganggu pola rantai pasokan global yang telah lama ada.

BRICS sebagai Alternatif Strategis

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan salah satu Langkah manuver diplomatik untuk mengamankan alternatif di tengah meningkatnya tekanan eksternal. BRICS menawarkan akses ke pembiayaan Bank Pembangunan Baru (NDB), kolaborasi investasi Selatan-Selatan, dan kerja sama teknologi industri baru di luar kerangka kerja bersyarat yang dipimpin Barat. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia yang telah lama berlaku dengan kemandirian strategis tanpa keberpihakan blok.

Meskipun demikian, dalam proses menuju perolehan manfaat dalam keanggotaan tersebut, Tiongkok tetap menjadi mitra strategis terbesar Indonesia dalam kolaborasi kebijakan hilirisasi. Volume perdagangan kedua negara mencapai USD 135 miliar pada tahun 2024, dan investasi Tiongkok dalam manufaktur nikel, baja tahan karat, dan baterai kendaraan listrik mencapai USD 9,3 miliar (melalui arus investasi BRI). Menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN), kerja sama hilir menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 2 miliar bagi Indonesia pada awal tahun 2025, hal ini membuktikan bahwa kebijakan hilir menghasilkan keuntungan strategis yang nyata.

Pada bulan April 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membahas kemungkinan pembentukan perjanjian perdagangan bilateral untuk mengurangi ketidakpastian tarif dan memperdalam integrasi ekonomi BRICS. Prabowo menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok geopolitik mana pun, dengan menyatakan: “Kami tetap berkomitmen pada politik luar negeri yang tidak berpihak… Kami menginginkan perdamaian dengan semua bangsa.” (ANTARA News, 2025)

Upaya Balancing dalam Tatanan Dunia Multipolar

Indonesia semakin memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara negara-negara Utara dan Selatan. Strategi hilir dapat dimaknai sebagai penyeimbangan lunak—memperkuat daya tawar nasional tanpa meningkatkan konfrontasi langsung. Di tengah pergeseran dunia menuju multipolaritas, pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi kemitraan, memperluas peluang pasar, dan mengurangi ketergantungan struktural pada kekuatan ekonomi dominan.

BRICS juga menawarkan platform untuk membentuk kembali tata kelola global, termasuk inisiatif dedolarisasi, emansipasi keuangan, dan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Partisipasi ini memperkuat legitimasi diplomatik dan identitas kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang berkembang.

Tantangan dan Langkah di Masa Depan

Namun, perjalanan diplomasi hilir Indonesia masih jauh dari bebas hambatan. Di balik angka investasi yang mengesankan dan kapasitas industri yang terus meningkat, Jakarta terus berjuang menghadapi tantangan struktural yang terus berlanjut: ketidakseimbangan perdagangan yang semakin melebar dengan Tiongkok, bahkan ketika investasi antara kedua negara semakin intensif. Industri domestik Indonesia masih sangat bergantung pada mesin, teknologi, dan keahlian teknis impor—mencerminkan kerentanan yang berisiko menjebak negara ini dalam posisi sebagai basis pemrosesan alih-alih pusat manufaktur berteknologi tinggi yang kompetitif.

Masalahnya bukan hanya persoalan tentang kapasitas industri. Melainkan terdapat juga, tekanan dari isu lingkungan yang semakin meningkat, dan perlawanan dari masyarakat lokal di wilayah pertambangan semakin nyata, menimbulkan pertanyaan tentang apakah keberlanjutan dan akuntabilitas sosial benar-benar menjadi goals utama.

Di tingkat geopolitik, Indonesia menghadapi risiko yang pelik karena tampak bergantung pada satu mitra di saat persaingan antarnegara adidaya semakin tajam. BRICS mungkin menawarkan jalan alternatif, tetapi dalam memperoleh manfaatnya perlu dikelola dengan hati-hati. Sementara itu, litigasi WTO yang sedang berlangsung dan maraknya proteksionisme global terus menguji kemampuan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan otonomi industrinya.

Realitas ini semakin menggarisbawahi perlunya langkah pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam menavigasi langkah selanjutnya. Kebijakan hilirisasi harus berkembang melampaui ekspansi smelter dan mendorong peningkatan teknologi yang sesungguhnya. Diversifikasi investasi dan upaya memperluas kemitraan misalnya dengan Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah saat ini sangat penting untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan pada suatu blok tertentu.

Langkah reformasi regulasi dan tata kelola lingkungan harus memperkuat kredibilitas nasional. Pada akhirnya, Indonesia harus memposisikan BRICS bukan hanya sebagai tempat perlindungan dari arena geopolitik strategis, melainkan sebagai platform untuk meningkatkan daya saing strategis dalam negosiasi global. Sebagai mana digadang-gadangkan oleh Indonesia dalam memposisikan diri dari yang awalnya ruler taker menuju ruler shaper.

Momen Penting bagi Indonesia

Diplomasi hilirisasi Indonesia merupakan momen formatif dalam evolusi kebijakan luar negerinya saat ini. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan hanya sekadar upaya penyelarasan geopolitik, melainkan dalam bingkai besar merupakan langkah kalibrasi ulang. Keputusan ini mewujudkan ambisi Indonesia untuk bertransisi dari ketergantungan sumber daya menjadi suatu kekuatan industri, dari pengambil kebijakan menjadi pembentuk kebijakan.

Jika diterapkan secara konsisten dan didukung oleh diplomasi strategis yang efektif, penerapan kebijakan hilirisasi melalui pemanfaatan keanggotaan BRICS dapat menjadi pencapaian geopolitik Indonesia yang paling transformatif dalam dekade ini. Hal ini dapat mendefinisikan ulang perannya dalam tatanan ekonomi global dan memajukan kedaulatan nasional di era di mana kendali atas mineral-mineral penting menentukan pengaruh global negara.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa, negara-negara di dunia sedang bergerak dalam proses menuju perubahan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Indonesia akan menyambut momen ini atau membiarkannya berlalu begitu saja.