KOMPAS.TV – Analis politik, Adi Prayitno, menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, termasuk mengenai politik uang dan biaya penyelenggaraan yang terlalu mahal.
Menurutnya, sejumlah hal tersebut sangat layak untuk dievaluasi, tetapi tidak harus dengan cara mengembalikan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kalau saya, secara prinsip bahwa pilkada langsung layak dievaluasi, iya. Soal politik uang, tentang mahar politik, termasuk juga biaya penyelenggaraan yang menurut saya juga terlalu mahal, saya kira sangat layak untuk dievaluasi,” ujarnya dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (1/1/2026).
Baca Juga: Wacana Pilkada Melalui DPRD, Analis Politik: Semacam Uji Coba Kemungkinan Koalisi Permanen
“Tapi kan jawabannya tidak harus mengembalikan pilkada oleh DPRD,” ucapnya.
Terlebih, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD selama ini cukup rendah, karena dinilai tidak pernah melibatkan rakyat dalam membuat keputusan politik.
“Apalagi kita tahu bahwa trust publik ke DPRD itu kan cukup rendah, karena begitu banyak misalnya keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh DPRD bakan DPR Pusat seringkali tidak pernah melibatkan rakyat,” ucapnya.
“Pernah tidak DPRD-DPRD itu dalam memutuskan keputusan apa pun bertanya kepada rakyat tempat dia mencalonkan diri di basis konstituennya, kan tidak pernah melakukan.”
Baca Juga: [FULL] Pro dan Kontra Pilkada Lewat DPRD, Koalisi Dukung-PDIP Menentang
Adi kemudian mempertanyakan, bagaimana masa depan kepala daerah jika pemilihannya ditentukan pada pihak yang kinerjanya mendapat sorotan.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- pilkada melalui dprd
- pilkada lewat dprd
- analis politik
- pilkada
- pemilihan kepala daerah
