Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi rumah warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tiga kategori kerusakan, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang, Tito menjelaskan pemerintah memberikan bantuan biaya perbaikan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatment-nya adalah diberikan dukungan biaya yaitu Rp15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak Rp30 juta,” kata Tito saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Selain bantuan perbaikan rumah, data kerusakan juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan guna pemulihan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi warga terdampak, yakni Rp3 juta untuk membantu penggantian isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.
Sementara itu, untuk rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah menerapkan prinsip penggantian rumah, termasuk bagi rumah yang hilang akibat bencana. “Rusak berat ini, prinsipnya adalah penggantian. Rumahnya disiapkan, termasuk juga rumah yang hilang,” katanya.
Berdasarkan data per 2 Januari 2026, jumlah rumah rusak ringan tercatat sebanyak 71.445 unit, rusak sedang 41.925 unit, dan rusak berat 53.555 unit, sehingga total rumah rusak mencapai 166.925 unit. Tito menggarisbawahi bahwa data tersebut bisa terus berubah seiring pembaruan dari lapangan. Menurutnya, total rumah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 213.000 unit.
Baca Juga
- Update Korban Jiwa Banjir Sumatra (1/1/2026): 1.157 Orang Meninggal Dunia
- Prabowo Curhat soal Banjir Sumatra: Tidak Datang Salah, Datang Juga Dipersoalkan
- Prabowo Minta Maaf Gara-gara Belum Kunjungi Semua Titik Bencana Sumatra-Aceh
Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Namun demikian, Tito menekankan kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data dari pemerintah daerah. Dia menyebut pemerintah pusat terus mendorong percepatan pendataan yang dikoordinasikan oleh para gubernur.
Tito menilai Sumatra Barat dan Sumatra Utara relatif cepat dalam menyerahkan data, sementara Aceh diminta untuk mempercepat proses pendataan.
“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu,” katanya.
Dia menjelaskan pendataan awal berasal dari bupati dan wali kota. Namun, di lapangan kerap ditemukan kendala, seperti dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. Untuk mengatasi hal tersebut, Tito menyebut pemerintah mengambil langkah dengan melibatkan kepala kampung dalam pendataan awal.
Data tersebut kemudian diserahkan kepada bupati dan diverifikasi bersama aparat penegak hukum. Tito menegaskan proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu data lengkap.
“Tapi bergelombang. Silakan datang masuk, kemudian diserahkan. Diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial. Langsung dibayarkan,” katanya.
Dia menilai penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah pengungsi. Sebagai contoh, Tito menyebut Aceh Selatan yang berhasil menekan jumlah pengungsi setelah data cepat diserahkan dan bantuan dicairkan.
“Aceh Selatan sudah memberikan, punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin, mungkin mendengar laporan dari malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja,” katanya.
