FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bakti menegaskan pentingnya peran Wakil Presiden (Wapres). Dia mengambil contoh Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK.
Itu diungkapkan saat berbincang dengan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Ditayangkan di YouTube Abraham Samad Speak Up.
Mulanya, Abraham Samad membuka diskusi dengan mengungkapkan seberapa pentingnya peran Wapres. Menurutnya Presiden Prabowo sulit menangani persoalan dalam negeri karena peran Wapres yang tidak kuat.
“Seperti dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kan ada Pak JK yang ambil peran signifikan,” kata Abraham, dikutip Jumat (2/1/2026).
Ikrar pun menimpali. Membenarkan pernyataan Abraham.
“Jadi saya tidak dekat Pak JK ya, walaupun saya pernah beberapa kali berdialog dengan beliau ya, baik kasus Poso, macam-macamlah. Termasuk juga kasus Papua ya,” ujarnya.
Meski tidak akrab, Ikrar menilai JK sebagai seosok yang punya pendirian. Mampu ambil tindakan sendiri.
“Tapi yang jelas Pak JK ini adalah man of action. Jadi benar-benar seseorang yang bisa mengambil tindakan,” ucapnya.
Dia mengambil salah satu contoh. Saat terjadi konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah.
“Anda bisa bayangkan dulu kasus di Palu ya di Poso, itu kalau dia tidak langsung turun ke lapangan ambil alih persoalan konflik antara Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah itu,” paparnya.
“Anda bisa bayangkan berapa ribu manusia di situ yang akan jadi korban. Anda tahu sebagai orang Sulawesi Selatan ya, pasti Anda tahulah bahwa yang namanya orang Sulawesi itu pendekatan kekeeluargaan masih cukup kuat,” tambahnya.
Dari hal itu, dia menegaskan pentingya sosok seperti JK.
“Orang-orang seperti JK penting,” imbuhnya.
Contoh lainnya, kata Ikrar, di Aceh. JK juga punya peran melahirkan nota kesapahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka alias GAM.
“Bagaimana coba Anda bayangkan, ketika terjadi tsunami di Aceh, dia orang yang berada di belakang SBY, untuk kemudian melakukan persiapan dialog antara pemerintah Indonesia dengan GAM, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan MoU Helsinki,” jelasnya.
“MoU Helsinki itu ditandatangani 15 Agustus 2005, itu hanya satu tahun setelah apa yang disebut tsunami Aceh,” sambungnya.
(Arya/Fajar)
