Penanganan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra terus berjalan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama lintas sektor masih melakukan pembersihan material kayu dan pemulihan akses warga di Aceh Utara dan Sumatra Utara hingga Kamis (1/1/2026).
Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, upaya pembersihan sisa banjir difokuskan untuk membuka akses jalan dan lorong permukiman warga yang tertutup tumpukan kayu.
Sebanyak 16 unit alat berat dikerahkan dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan asosiasi pengusaha kehutanan.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan mengatakan, pekerjaan di lapangan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan warga serta pemulihan akses dasar.
“Hingga saat ini sekitar 2,3 kilometer akses jalan dan lorong permukiman sudah berhasil dibuka. Fokus kami adalah memastikan mobilitas warga kembali normal dan fasilitas sosial dapat segera difungsikan,” ujar Subhan, dalam siaran pers, Jumat (2/1).
Selain membuka jalan, tim juga membersihkan fasilitas sosial. Di Dayah Darul Aman, Desa Tanjung Dalam, pembersihan dilakukan di ruang makan, kamar santri, dan dapur umum yang terdampak banjir.
Warga Butuhkan Kayu untuk Membangun RumahSubhan menjelaskan, kondisi di Aceh Utara memiliki tantangan tersendiri karena tingginya kebutuhan kayu untuk membangun kembali rumah warga yang rusak atau hanyut akibat banjir.
“Ada sekitar 420 unit rumah yang terdampak. Masyarakat sangat membutuhkan kayu sisa bencana untuk membangun kembali rumah mereka. Karena itu, penanganannya harus ekstra hati-hati agar tetap tertib dan sesuai ketentuan,” kata Subhan.
Dia mengatakan koordinasi dengan BNPB, TNI, dan pemerintah daerah terus dilakukan, termasuk dalam pengaturan pemanfaatan kayu sisa bencana yang saat ini masih dalam tahap pendataan dan pendalaman.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, pembersihan tumpukan kayu pascabanjir juga masih berlangsung. Tim gabungan UPT Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, kementerian terkait, swasta, dan relawan mengerahkan puluhan alat berat untuk normalisasi sungai dan pembangunan jembatan Bailey, khususnya di wilayah Sungai Garoga.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani mengatakan, keterlibatan banyak pihak menjadi kunci percepatan penanganan di Sumut.
“Kami bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan relawan. Penanganan di Sumatra Utara berjalan kolaboratif karena komandonya berada pada Satgas Pemda dan TNI,” kata Novita.
Ia menambahkan, tim Kementerian Kehutanan juga melakukan penghitungan dan pengukuran volume kayu untuk memastikan pengelolaannya tertib dan transparan.
“Saat ini sudah dilakukan pengukuran terhadap 85 batang kayu dengan volume sekitar 63,59 meter kubik. Kami juga mengidentifikasi tumpukan kayu besar di aliran Sungai Batang Toru sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
