Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan defisit APBN 2025 diperkirakan melampaui proyeksi sebelumnya yang tercantum dalam laporan semester lalu sebesar 2,78 persen.
Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya.
Namun, Purbaya menegaskan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengganggu stabilitas dan kinerja perekonomian nasional.
“Mungkin (defisit) akan bergerak sedikit ke atas. Tapi yang jelas, kami amankan tidak melanggar undang-undang,” kata Purbaya dalam wawancara cegat seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Kementerian Keuangan mengklaim telah menyiapkan dan menjalankan berbagai langkah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Seiring perbaikan aktivitas ekonomi, Purbaya memastikan defisit APBN ke depan akan semakin terkendali dan berada pada jalur yang aman.
“Dan yang penting ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga makin baik. Otomatis nanti akan diterjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sebagai informasi, target defisit APBN 2025 telah direvisi dari semula 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB.
Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kinerja penerimaan negara yang tumbuh lebih lambat dari target awal.
Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan, realisasi defisit APBN per 30 November 2025 tercatat sebesar 2,35 persen terhadap PDB atau senilai Rp560,3 triliun.
Pendapatan negara hingga periode tersebut mencapai Rp2.351,5 triliun atau sekitar 82,1 persen dari proyeksi outlook APBN 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari proyeksi belanja sebesar Rp3.527,5 triliun.
Kendati penerimaan negara diperkirakan mengalami shortfall, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. (ant/rpi)
