FAJAR, MAKASSAR- Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kontroversi. Tidak sedikit yang melontarkan kritik tajam.
Salah satunya datang dari Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (UINAM) Muh. Zulhamdi Suhafid.
Ia menilai wacana tersebut bukan sekadar gagasan kontroversial, tetapi merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap prinsip fundamental demokrasi: kedaulatan berada di tangan rakyat.
Menurutnya, gagasan mengembalikan Pilkada ke DPRD bukanlah solusi, melainkan langkah mundur yang akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Ini bukan hanya tentang mekanisme pemilihan, melainkan tentang keberanian negara mempertaruhkan hak rakyat. Pilkada lewat DPRD adalah amputasi hak konstitusional warga negara, sekaligus bentuk ketidakpercayaan elite terhadap rakyatnya sendiri, kata Zulhamdi kepada FAJAR, Jumat, 2 Januari 2026.
Zulhamdi menilai, demokrasi Indonesia telah dibangun melalui proses panjang, penuh pengorbanan, bahkan bertaruh air mata dan darah reformasi. Mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD sama saja memutar haluan sejarah dan menyerahkan masa depan demokrasi ke ruang tertutup yang rawan transaksi politik.
“Rakyat akan kembali menjadi penonton, sementara kursi kekuasaan diperebutkan di balik pintu rapat, bukan di kotak suara,” ujarnya
Secara akademis, ia menegaskan Pilkada langsung adalah manifestasi nyata Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Pandangan ini diperkuat oleh aktivis demokrasi dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, yang secara konsisten mengingatkan bahwa Pilkada langsung adalah bagian dari koreksi terhadap sentralisme Orde Baru.
Bivitri berpendapat, pilkada tidak langsung membuat kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada partai politik di DPRD, bukan kepada rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi.
Menurut dia, mekanisme Pilkada melalui DPRD berpotensi mereduksi makna substantif kedaulatan dan menggeser demokrasi dari partisipatif menjadi elitis.
Pandangan ini diamini oleh praktisi politik di parlemen daerah. Anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, secara terang-terangan menyoroti risiko dari pemilihan melalui DPRD.
Menurutnya, mekanisme ini justru akan melahirkan politik transaksional yang lebih parah. “Kalau pemilihan di DPRD, itu jelas cost-nya lebih gila. Jual beli suara dan lobi-lobi pasti lebih kental. Jangan sampai kepala daerah yang terpilih hanya tunduk pada 5-10 orang ketua partai di daerah,” ujar Basri dalam sebuah kesempatan.
Pernyataan dari anggota dewan aktif ini mengonfirmasi kekhawatiran Zulhamdi mengenai risiko menguatnya oligarki politik, di mana integritas kepemimpinan daerah terancam oleh kepentingan segelintir elite.
“Ini bukan hanya wacana berbahaya, ini ancaman sistemik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Zulhamdi.
Zulhamdi juga menyoroti risiko oligarki politik yang semakin menguat. Pilkada melalui DPRD membuka ruang kompromi kepentingan dan potensi jual-beli dukungan politik yang sulit dikontrol publik. Transparansi akan kabur dan integritas kepemimpinan daerah terancam.
“Ini bukan hanya wacana berbahaya, ini ancaman sistemik bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini akan membuat rakyat kembali marah. Pemerintah dan partai politik seharusnya belajar dari tragedi 29 Agustus 2025, dimana kemarahan rakyat meluas hingga terjadi pembakaran kantor parlemen.
“Ini menandakan bahwa pejabat kita hari ini tidak mengedepankan kedaulatan rakyat, hanya kepentingan parpol mereka sendiri,” katanya.
Ia menutup dengan seruan keras kepada para pembuat kebijakan agar tidak bermain-main dengan kedaulatan rakyat.
“Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga martabat demokrasi kita. Indonesia tidak butuh demokrasi yang dikendalikan elite,p Indonesia butuh demokrasi yang hidup di tangan rakyat,” pungkasnya. (Irm)
