Kejari Surabaya Selamatkan Aset Pemkot Rp1,5 Triliun Sepanjang 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencatat prestasi luar biasa di tahun 2025 lalu. Selama kurun waktu 12 bulan, Korps Adhyaksa yang terletak di Jalan Sukomanunggal ini mampu mengembalikan aset milik Pemkot Surabaya sebesar Rp1,5 triliun.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya, S.H., M.H., mengatakan aset tanah yang berhasil diselamatkan sebanyak 219 SHM dengan luas kurang lebih 42 hektare.

Sementara Kasi Datun Kejari Surabaya, Dr. Rollana Mumpuni, S.H., M.H., mengatakan aset tersebut selama ini dikuasai pihak swasta selama kurang lebih 20 tahun. Lantaran tidak diperpanjang SHGB, maka tanah tersebut diminta kembali oleh Pemkot Surabaya dengan meminta Kejaksaan selaku pengacara negara. “Aset yang paling luas kita sita dari PT Arbena dengan luas sekitar 4.000 meter persegi,” ujar Rollana.

Selain bidang Tata Usaha Negara, Kajari Ajie Prasetya juga mencatat capaian kinerja bidang pembinaan pada 2024 Kejari Surabaya dengan realisasi Rp8 miliar dari target Rp12 miliar.

Di tahun 2025, target Rp3 miliar, Kejari Surabaya malah merealisasikan Rp10 miliar dan capaian ini melonjak sekitar 300 persen. Peningkatan realisasi ini didapat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun perolehan PNBP tersebut berasal dari pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), iuran badan usaha, sewa tanah, gedung dan bangunan, serta penggunaan sarana dan prasarana.

Perolehan PNBP lainnya berasal dari administrasi dan penegakan hukum, ongkos perkara, penjualan barang rampasan, denda pelanggaran lalu lintas, denda tindak pidana, uang sitaan, dan denda hasil korupsi yang sudah diputus Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan capaian kinerja di bidang Intelijen disampaikan bahwa melalui kegiatan pengamanan, Tangkap Buron (Tabur), serta kegiatan forum aliran kepercayaan masyarakat dan beberapa lembaga hukum, juga kegiatan rutin guna memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan Intelijen berupa Jaksa Menyapa yang juga diekspos di dua media serta edukasi kampanye antikorupsi terhadap masyarakat dan di sekolah,” terang Ajie.

Ajie mengaku yang menjadi sorotan kinerja Intelijen yakni delapan orang bakal dieksekusi, di antaranya daftar buron lima perkara telah dilakukan eksekusi dan tiga perkara pidana umum masih melakukan upaya hukum.

“Bidang Intelijen yang telah melakukan eksekusi lima perkara dan tiga perkara pidana umum masih melakukan upaya hukum tersebut, Bidang Intelijen Kejari Surabaya meraih peringkat empat atas penilaian Kejati Jatim,” terang Ajie.

Sementara Seksi Pidana Umum, dari database tahun 2025, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tercatat sebanyak 1.793 perkara.

Dari 1.793 perkara tersebut, yang paling menonjol yaitu perkara pencurian, lalu disusul perkara penadahan dan penggelapan. “Perkara yang menonjol di Surabaya menjadi fokus pihak Kejari Surabaya,” ungkap Kejari Surabaya.

Disinggung perihal Restorative Justice (RJ), Kejari Surabaya bahkan mendapat predikat peringkat satu se-Jatim. Hal itu ditanggapi oleh Kasipidum, Ida Bagus Putu Widnyana, S.H., M.H.

Dalam tanggapannya, Ida Bagus Putu Widnyana menyampaikan bahwa perkara RJ yang memberi wewenang adalah Kejati Jatim dan di tahun 2025 terdapat 56 perkara yang diselesaikan secara RJ.

Lebih lanjut, secara mekanisme, seperti perkara penadahan yang diselesaikan secara RJ. Misalnya seseorang dijerat Pasal 480 KUHP (penadahan) yang patut diduga hasil kejahatan.

Serta pelaku pencurian motor dijerat Pasal 363 KUHP, seharusnya seseorang terduga penadah tersebut harus menduga mengapa motor yang ditawarkan dengan harga tidak wajar.

Pada kasus ini, masih banyak terduga penadah tidak paham bahwa motor yang dijual dengan harga tidak wajar dapat mengakibatkan terduga penadah dikategorikan turut serta.

Tak hanya itu, pihaknya melihat apakah terduga penadah baru pertama kali melakukan, kondisi ekonomi, serta adanya perdamaian dengan korban sekaligus motor kembali kepada korban.

Ida Bagus Putu Widnyana menerangkan, perkara pencurian yang diselesaikan secara RJ adalah pencurian biasa, berbeda dengan pencurian dengan pemberatan (curat). “Penerapan ancaman hukuman bagi pencurian biasa yakni lima tahun, sedangkan pencurian dengan pemberatan ancamannya tujuh tahun,” terang Ida Bagus.

Kajari Surabaya Ajie Prasetya melanjutkan dengan membeberkan bagian Seksi Pidana Khusus tahap penyelidikan, yakni dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Perkara lainnya yang juga dalam proses penyelidikan yakni dugaan tindak pidana korupsi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kantor Unit Mulyosari Cabang Kapas Krampung tahun 2023 hingga 2024 dengan satu tersangka.

Perkara pidana korupsi lainnya yakni dugaan PMH aset milik PT KAI di Jalan Pacar Keling yang dikuasai pihak lain dan dugaan tindak pidana korupsi pemberian KUR di Bank BRI dengan empat tersangka.

Masih menurut Ajie Prasetya, pidana korupsi sembilan perkara masuk pada proses penuntutan, perkara perpajakan dua perkara, dan satu perkara cukai sudah dijatuhi vonis, sedangkan dua perkara cukai lainnya masih berproses di Pengadilan Negeri Surabaya. “Di perkara dugaan korupsi tersebut, Kejari Surabaya telah menyelamatkan aset negara yakni PT KAI sebesar Rp21 miliar dan dugaan korupsi Waduk Sepat Surabaya,” ungkap Ajie.

Ajie Prasetya menambahkan, kinerja Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran besar di lingkup Kejari Surabaya.

Dalam layanan hukum Seksi PTUN disebutkan, masyarakat bisa datang langsung untuk diskusi atau mengunjungi layanan website. “Peran besar Seksi PTUN berupa pemulihan aset secara total sekitar Rp1 triliun,” imbuhnya.

Sementara Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Ajie Prasetya bangga bahwa lingkup Kejari Surabaya mampu melakukan lelang barang bukti maupun barang rampasan sebanyak 169 perkara. Terkait pemusnahan barang bukti narkotika, Ajie Prasetya menyebut dalam setahun pihaknya telah memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak empat kali. [uci/kun]