FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pentolan Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi membeberkan ciri-ciri totalitarianisme menurut profesor psikologi di Universitas Ghent (Belgia), Mattias Desmet.
Pertama, tidak sembarang orang bisa bertemu presiden, yakni hanya orang tertentu saja. Hal ini seperti menyentil Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, para bawahan presiden hanya akan melaporkan yang baik-baik ke Presiden. Hal ini yang diduga terjadi pada saat bencana Sumatera.
“Ciri totalitarianisme:1. Tidak sembarang orang bisa bertemu presiden. Dipilah-pilih. 2. Para menteri hanya melaporkan yang bagus-bagus demi jadi pahlawan di mata presiden,” tulis Islah melalui akun X pribadinya, Jumat, (2/1/2026).
Selanjutnya kata dia sejarah dan manipulasi kolektif. Seperti diketahui pemerintah kembali melakukan penulisan ulang sejarah.
Selain itu lanjut Islah, pemerintah anti kritik dan sistem pemerintahan presidensial seperti kerajaan.
“3. Mengubah sejarah dan manipulasi kolektif.4. Anti kritik.5. Presidensial rasa kerajaan.— Mattias Desmet,” tandasnya.
Sebelumnya, duka dan lara menambah deretan panjang kaleidoskop buruk dan inkompetensi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menjadi penanda yang sah untuk menyebut bahwa wajah anti demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi dan dipraktikkan dalam bentuk yang paling menjijikkan.
Serangan teror dan intimidasi terhadap banyak warga yang kritis dan pengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi.
Serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis juga pemengaruh ini bahkan dipelintir oleh para pendengung di media sosial, seolah-olah teror yang dialami adalah kebohongan. Ini semakin menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman.
Perlu diingat bahwa jelang pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik juga terjadi teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya.
